Bawaslu Pastikan Wali Kota Cirebon Tak Lakukan Pelanggaran dalam Deklarasi Jokowi-Ma'ruf Amin

Menurut Ketua Bawaslu Kota Cirebon, M Joharudin, berdasarkan kajian yang dilakukan Nasrudin Azis tidak terbukti melakukan pelanggaran

Bawaslu Pastikan Wali Kota Cirebon Tak Lakukan Pelanggaran dalam Deklarasi Jokowi-Ma'ruf Amin
Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, saat ditemui di DPRD Kota Cirebon, Jl Siliwangi Kota Cirebon, Senin (7/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon memastikan Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, tak lakukan pelanggaran saat menghadiri deklarasi Jokowi-Ma'ruf Amin pada Sabtu (19/1/2019).

Menurut Ketua Bawaslu Kota Cirebon, M Joharudin, berdasarkan kajian yang dilakukan Nasrudin Azis tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana, pemilu, dan administrasi.

Karenanya, pihaknya hanya menyerahkan laporan hasil kajian itu ke Bawaslu Jawa Barat.

"Keseluruhan laporannya juga sudah kami serahkan," kata M Joharudin saat ditemui di Bawaslu Kota Cirebon, Jl Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (6/2/2019).

Ia mengakui tak ada pihak manapun yang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Nasrudin Azis.

Batalkan Panggilan Kedua, Bawaslu Datangi Rumah Dinas Wali Kota Cirebon

Kabar Gembira! Rekrutmen P3K Akan Diumumkan Pekan Ini, Seleksi Tahap I Hanya untuk Beberapa Formasi

Kajian itu dilakukan sebagaimana fungsi pengawasan Bawaslu di lapangan.

"Kan tetap harus dikonfirmasi kepada yang bersangkutan untuk dikaji dan diketahui ada tidaknya pelanggaran di situ," ujar M Joharudin.

Kepala daerah memang boleh memberi dukungan pada salah satu calon tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Di antaranya, tidak menggunakan fasilitas negara, mengajukan cuti jika kegiatan itu dilaksanakan pada hari kerja, dan tidak boleh berinisiatif mengadakan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved