Lakukan Mutual Legal Assistance dengan Swiss, Dedi Mulyadi Sebut Jokowi Punya Keberanian Tinggi

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Amin wilayah Jawa Barat, Dedi Mulyadi memuji keberanian Jokowi d

Lakukan Mutual Legal Assistance dengan Swiss, Dedi Mulyadi Sebut Jokowi Punya Keberanian Tinggi
istimewa
Dedi Mulyadi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Amin wilayah Jawa Barat, Dedi Mulyadi memuji keberanian Jokowi dalam memburu dan memerangi penggelap pajak yang merugikan negara.

Menurut Dedi, apa yang dilakukan Jokowi melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Swiss melalui Mutual Legal Assistance (MLA), merupakan langkah cerdas dan butuh keberanian terutama dalam menegakan kedaulatan dan martabat bangsa.

"Contoh langkah keberanian yang tinggi diperlihatkan oleh Presiden Jokowi dalam menjaga martabat bangsa dari orang yang merusak negeri ini," ujar Dedi di Purwakarta, Selasa (5/2/2019).

Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal itu mengatur tentang bantuan hukum pelacakan, pembekuan, dan penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

"Perjanjian bisa menguntungkan bagi Indonesia, karena bisa mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang ingin menyembunyikan hasil kejahatannya ke luar negeri," ujarnya.

Bahkan pada 2016, Kementerian Keuangan menyebutkan, ada Rp 11 ribu triliun uang yang disimpan di luar negeri sehingga, menurut Dedi, dengan uang tersebut sebenarnya bisa mensejahterakan rakyat.

"Langkah cerdas ini akan mampu mengembalikan uang itu ke kas negara yang dilarikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sudah semestinya perjanjian ini harus kita dukung penuh," kata mantan Bupati Purwakarta tersebut.

Seperti kita ketahui, Senin, 4 Februari 2019 di Bernerhof Bern, Swiss. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter.

Serunya Tur Malam Imlek ke Lima Kelenteng Legendaris di Bandung, 150 Peserta Ikut Serta

Perjanjian itu merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Pemerintah Indonesia, kata Yasonna, juga mengusulkan agar perjanjian itu bersifat retroaktif. Prinsip ini memungkinkan aparat untuk menjangkau tindak pidana yang telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan.


"Perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan," kata Yasonna H Laoly

Perjanjian MLA Indonesia-Swiss merupakan kerjasama hukum masalah pidana ke-10 yang ditandatangani Indonesia dengan negara lainnya.

Bahkan, sebelumnya Indonesia juga menandatangani perjanjian hukum bersama negara ASEAN, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran. Sedangkan bagi Swiss, perjanjian MLA ini yang ke-14 ditandatangani bersama negara non Eropa.

Penulis: Haryanto
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved