Jaga Elektabilitas Jokowi, Dedi Mulyadi Desak BPJS Kesehatan Umumkan Hasil Auditnya

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Maruf Amin wilayah Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Jaga Elektabilitas Jokowi, Dedi Mulyadi Desak BPJS Kesehatan Umumkan Hasil Auditnya
istimewa
Dedi Mulyadi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Maruf Amin wilayah Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mengumumkan hasil audit menyusul maraknya kabar miring terkait BPJS yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi.

Menurut Dedi, saat ini Jokowi tengah menjadi korban terkait pelayanan BPJS yang kerap dikeluhkan. Kubu lawan pun terus menggoreng isu BPJS untuk mendegradasi elektabilitas Jokowi menjelang Pilpres pada 17 April 2019.

"Pak Jokowi menanggung beban dari BPJS. BPJS harus berjuang dong, harus memberikan kontribusi, jangan mendegradasi (Jokowi). Harus bertanggung jawab," kata Dedi di Purwakarta, Jumat (1/2/2019).

BPJS, kata Dedi, harus menunjukkan tanggung jawabnya. Salah satunya melakukan audit dan mengumumkan hasilnya kepada publik secara terbuka, sehingga masyarakat tahu betul apa permasalahan yang dihadapi BPJS dan kubu lawan tidak terus menggoreng isu BPJS

"Hasil audit harus diumumkan ke publik dan yang mengumumkan jangan jajaran BPJS, melainkan auditor," kata Dedi.

Menurut Dedi, jika permasalahan utama yang dihadapi BPJS adalah jumlah iuran yang tak sebanding dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh BPJS untuk melayani pasien, maka BPJS harus menyampaikannya secara terbuka.

"Kalau itu masalahnya pemerintah harus menangani karena yang berobat kan rakyat Indonesia. Pemerintah harus menangani seluruh problem yang ditimbulkan karena besarnya jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit," kata Dedi.

Buni Yani Mengaku Siap Dipenjara Asalkan Fatwa dari MA Sudah Terbit

Sebaliknya, lanjut Dedi, andaikan hasil audit menunjukkan adanya miss manajemen BPJS, mau tidak mau BPJS harus merombak jajaran manajemennya, agar BPJS dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik.

"Sehingga tidak lagi muncul hoaks. Yang buat hoaks itu kan gak ngerti, tidak bisa membedakan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, sehingga dibuat hoaks bahwa uang BPJS diinvestasikan ke infrastruktur. Ya sudah untuk menangkal hoaks itu, umumkan saja ke publik secara terbuka. Daripada setiap hari kita dapat gorengan masalah BPJS, padahal antara BPJS dengan Presiden itu berbeda, itu kan salah satu unit pengelola saja," katanya.


Dedi mengatakan, kehadiran BPJS telah membuat masyarakat Indonesia terlindungi. Mereka tidak lagi khawatir sakit karena biaya pengobatan sudah ditanggung BPJS. Kondisi tersebut membuat jumlah pasien BPJS pun membludak.

"Kenapa meningkat? karena masyarakat merasa dilindungi asuransi yang dinamakan BPJS. Sehingga, sakit pilek saja ke dokter, ke rumah sakit, dan itu menimbulkan biaya. Kalau tidak ada jaminan, tidak akan berobat, masyarakat kita kan gitu," ujar Dedi.

Penulis: Haryanto
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved