Tak Ada Sanksi Pidana Bagi Kepala Daerah yang Kampanye di Hari Kerja Tanpa Ajukan Cuti

Tidak ada sanksi pidana bagi kepala daerah yang berkampanye di hari kerja tanpa ajukan cuti.

Tak Ada Sanksi Pidana Bagi Kepala Daerah yang Kampanye di Hari Kerja Tanpa Ajukan Cuti
TRIBUN JABAR/THEOFILUS RICHARD
Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok, ditemui Tribun Jabar, di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Bandung, Selasa (29/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala daerah boleh berkampanye di hari kerja.

Namun, kata Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok, kepala daerah tersebut harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara.

"Dasar hukumnya Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018," ujarnya ketika ditemui Tribun Jabar di Kantor KPU Jabar, Kamis (31/1/2019).

Ia menambahkan, kepala daerah atau menteri yang ikut berkampanye diberikan jatah cuti di luar tanggungan negara sebanyak satu kali setiap pekan dalam masa kampanye.

Namun di luar hari kerja, kepala daerah boleh berkampanye tanpa mengajukan cuti di luar tanggungan negara.

"Kampanye boleh dilakukan saat dia tidak bekerja atau libur tanpa harus mengajukan cuti," ujar Rifqi Ali Mubarok.

Jika kedua peraturan tersebut dilanggar, maka kepala daerah dapat dikenai sanksi.

"Sanksi hanya tidak boleh mengikuti dan menghadiri kegiatan kampanye lagi. Tidak ada pidana," ujar Rifqi Ali Mubarok.

Rifqi mengatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang akan memantau dan mengawasi kegiatan kampanye.

Halaman
12
Penulis: Theofilus Richard
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved