Dedi Mulyadi Nilai Jokowi Tetapkan Gaji Aparatur Desa Setara PNS Golongan IIA Kabar Membahagiakan

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji perangkat desa setara gaji PNS golongan IIA dianggap

Dedi Mulyadi Nilai Jokowi Tetapkan Gaji Aparatur Desa Setara PNS Golongan IIA  Kabar Membahagiakan
istimewa
Dedi Mulyadi. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji perangkat desa setara gaji PNS golongan IIA dianggap oleh Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai angin segar untuk masyarakat di pedesaan.

Menurut Dedi, baru di era Presiden Joko Widodo pemerintah pusat memerhatikan kesejahteraan aparatur desa.

“Saya ketika bertemu Pak Jokowi menyampaikan bahwa kita memiliki keprihatinan terhadap rendahnya gaji aparatur desa. Kasihan, gajinya ada yang diberikan 3 bulan sekali, bahkan kalau bupatinya tidak peka, bisa terima 6 bulan sekali. Kebijakan Pak Jokowi sebagai Presiden menetapkan angka upah, tunjangan, gaji apapun namanya, terhadap aparatur desa setara golongan IIA itu adalah kabar yang sangat membahagiakan,” kata Dedi, di Purwakarta, Senin (28/1/2019).

Dedi menilai, kesejahteraan perangkat desa selama ini hanya diperhatikan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, perhatian yang diberikan belum maksimal.

Berdasarkan pengalamannya sebagai Bupati Purwakarta, saat itu ia telah menetapkan gaji perangkat desa di Purwakarta mencapai Rp 4,5 juta. Angka tersebut masih bertahan hingga saat ini.

Jika rencana Presiden Joko Widodo dijalankan, sudah barang tentu gaji perangkat desa di Purwakarta akan lebih tinggi dari Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) di Purwakarta bahkan Kabupaten Karawang yang saat ini tertinggi di Indonesia.

Siap-siap Baper, Setelah Encounter Ada Whats Wrong Secretary Kim di Trans TV, Cek Jadwal Hari Ini

“Hitungan saya kalau Pemerintah Kabupaten/Kota juga konsiten memberi, plus gaji aparatur dari pemerintah pusat, nanti gaji Kepala Desa bisa mencapai angka sesuai dengan mimpi saya, Rp 8.000.000 per bulan. Sekretaris desa bisa di angka Rp 5.000.000 , itu sudah diatas angka minimum upah kabupaten kota,” katanya.

Dengan meningkatnya kesejahteraan perangkat desa, Dedi menilai angka kemiskinan di pedesaan bisa ditekan.

“Hal ini akan menurunkan angka kemiskinan. Kalau sekarang angka kemiskinan di angka 9 persen, mudah-mudahan lima tahun ke depan bisa turun di angka kisaran 5 persen atau 4 persen dengan meningkatnya kesejahteraan aparatur desa. Jangan ragu memberikan kesejahteraan kepada aparat dan perangkat desa. Kasihan mereka bukan ujung tombak, tapi ujungnya nombok,” ujarnya.


Dedi menilai, meningkatnya kesejahteraan perangkat desa tidak serta merta harus ditingkatkan pula intensitas pekerjaannya. Sebab, menurut Dedi perangkat desa hanya mengandalkan pengabdian kepada masyarakat.

“Urusan pengabdian itu urusan keikhlasan yang diurusnya juga tidak tinggi-tinggi. Misal, kalau warga sakit ada ambulans desa, kalau ada warga miskin diberi beras, ada rumah roboh diperbaiki, Aparat desa yang penting mah, mau kerja,” ujarnya.

Penulis: Haryanto
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved