Begini Cara Kerja Bawaslu Tindak Lanjuti Kepala Daerah yang Melanggar Aturan Kampanye

Bawaslu wajib menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait kepala daerah yang diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.

Begini Cara Kerja Bawaslu Tindak Lanjuti Kepala Daerah yang Melanggar Aturan Kampanye
TRIBUN JABAR/THEOFILUS RICHARD
Bawaslu Jabar menggelar konferensi pers mengenai empat media cetak kontroversial yang diduga memuat konten provokatif di Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Jumat (25/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Kepala daerah dilarang mengikuti kegiatan kampanye di luar hari cuti dan libur.

Hal itu tercantum dalam Pasal 282 dan Pasal 283 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pada Pasal 282 diatur kepala daerah dilarang membuat keputusan, kebijakan, atau tindakan yang akan menguntungkan atau merugikan seorang kandidat peserta pemilu.

“Pada Pasal 283 dilarang juga membuat kegiatan imbauan yang dapat memberikan keuntungan peserta pemilu,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Abdullah, ketika ditemui Tribun Jabar di Kantor Bawaslu Jabar, Jumat (25/1/2019).

Ia mengatakan ada tiga jenis pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh kepala daerah, yaitu pelanggaran pidana, administratif, dan pelanggaran kode etik.

Bawaslu Jabar juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang hendak melaporkan pelanggaran aturan kampanye oleh kepala daerah.

Setelah Bupati Bandung Barat, Giliran Wali Kota Sukabumi Diperiksa Bawaslu Jabar 

Laporan harus disertai keterangan siapa pelanggarnya, kapan, dan di mana kejadian tersebut berlangsung.

“Dari Bawaslu tujuh hari setelah itu wajib menindaklanjuti,” ujar Abdullah.

Jika ditemukan tindak pidana, maka akan diserahkan ke kepolisian dan jaksa.

Halaman
12
Penulis: Theofilus Richard
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved