Terkait Galian Pasir Ilegal, Wagub Jabar Sebut Pemprov Tidak Bisa Ambil Keputusan Cepat

Pemprov Jabar masih belum bisa memutuskan terkait maraknya galian pasir ilegal yang banyak terjadi di beberapa wilayah.

Terkait Galian Pasir Ilegal, Wagub Jabar Sebut Pemprov Tidak Bisa Ambil Keputusan Cepat
Tribun Jabar/Isep Heri
Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang Tasikmalaya, Ade Hermawan bertemu Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum saat sidak galian pasir ilegal di Tasikmalaya, Kamis (17/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Pemprov Jabar masih belum bisa memutuskan terkait maraknya Galian pasir atau tambang pasir ilegal yang banyak terjadi di beberapa wilayah.

Padahal gerakan dari sejumlah masyarakat mulai ramai untuk penertiban bahkan meminta menutup tambang pasir yang tak berizin, satu di antaranya di Kota Tasikmalaya.

Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan sebelum keputusan diambil mengenai isu tambang ini diperlukan pembahasan bersama.

"Kami sebagai pemerintah provinsi tidak bisa langsung mengambil sebuah keputusan mengenai tambang, kami harus melakukan kordinasi dengan DPRD, aparat penegak hukum, dan elemen-elemen lainnya," kata Uu di Tasikmalaya, Jumat (25/1/2019).

Uu menyatakan pekan depan akan mengumpulkan pemimpin-pemimpin pemerintah daerah yang ditemukan banyak galian pasir tak berizin di Jawa Barat untuk merumuskan solusi yang mesti diambil.

"Hari selasa pekan depan saya berencana memanggil dinas-dinas esdm yang ada di kota/kabupaten termasuk para walikota dan bupati. Agendanya kami akan rempugan dahulu dan cari solusinya," tutur Uu.

Uu yang semasa menjabat menjadi bupati Tasikmalaya berhasil menghentikan galian pasir besi menjelaskan untuk penertiban tambang ilegal memang diperlukan proses yang cukup panjang.

Satu di antara lokasi penggalian pasir yang ada di Kota Tasikmalaya, Kamis (17/1/2019).
Satu di antara lokasi penggalian pasir yang ada di Kota Tasikmalaya, Kamis (17/1/2019). (TRIBUN JABAR/ISEP HERI HERDIANSAH)

Menurut Uu, untuk kasus galian pasir atau galian C ini kemungkinan besarnya ialah penertiban bukan penutupan aktivitas tambang.

"Bukan berarti akan menutup pengusaha galian pasir, tapi kami akan menertibkan. Artinya jika mereka yang sudah tertib sesuai aturan pastinya diperbolehkan, untuk mereka yang belum tertib sesuai aturan kami beri masukan untuk mengikuti aturan yang ada," katanya.

Selaku wakil gubernur dia mengimbau para pengusaha tambang pasir yang belum mengantongi izin untuk segera melengkapi persyaratan usaha tambang mereka.

"Kalau menutup itu perlu persetujuan bersama. Urus Izin toh dengan peraturan ini untuk memberikan keleluasaan bagi mereka dalam berbisnis. Selama tidak melanggar aturan pastinya boleh melakukan usaha tambang ini," Kata wakil dari Ridwan Kamil ini.

Warga Datangi Polres Tasikmalaya Kota, Minta Tutup Galian Pasir Ilegal

Walhi Jabar Menilai Aktivitas Galian Pasir Ilegal di Tasikmalaya Sebagai Tindak Pidana


Penulis: Isep Heri Herdiansah
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved