Dedi Mulyadi : Agar Bangsa Tidak Hilang, Kepemilikan Tanah Harus Diatur Ulang

Dedi Mulyadi mengusulkan kepada pemerintah agar kelak undang udang yang mengatur tentang hak kepemilikan atas tanah dikaji ulang.

Dedi Mulyadi : Agar Bangsa Tidak Hilang, Kepemilikan Tanah Harus Diatur Ulang
Tribun Jabar/ Haryanto
Dedi Mulyadi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin Daerah Jawa Barat Dedi Mulyadi mengsulkan kepada pemerintah agar kelak undang udang yang mengatur tentang hak kepemilikan atas tanah dikaji ulang.

“Harus ada batasan, masyarakat minimal punya tanah berapa meter. Jangan sampai ada warga Indonesia yang tidak memiliki tanah sedikitpun tetapi ada orang Indonesia juga yang memiliki tanah terlalu luas,” kata Dedi saat ditemui di Plaza Hotel, Purwakarta, Kamis (24/1/2019).

Dedi mengatakan, hal tersebut nantinya bakal seiring sejalan dengan reformasi agraria yang tengah digalakan oleh Presiden Joko Widodo.

“Keberpihakan Pak Joko Widodo hari ini kepada masyarakat kecil dengan membagikan sertifikasi tanah, terutama tanah-tanah negara, kemudian disertifikatkan kepada warga. Ke depan harus terus digalakan dengan catatan siapapun yang menerima sertifikat itu tidak boleh dijual belikan,” tuturnya.

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, dengan mengatur hak atas kepemilikan tanah kepada masyarakat, ancaman hilangnya kedaulatan bangsa akan diminimalisir karena akan lahir ikatan kebangsaan yang konkrit dan melahirkan watak kebangsaan yang lebih beradab yakni dengan ikatan kepemilikan.

“Hari ini yang terjadi di Indonesia setiap orang nyaris tidak punya ikatan. Ibunya lahir di mana rumahnya di mana. Mungkin dalam lima tahun ke depan, orang sudah tidak tahu lagi ibunya lahir di rumah mana, rumahnya di mana, kampungnya apa. Karena kampungnya sudah berubah, rumahnya sudah dijual, nama kampungnya sudah diganti jadi Grand Victoria, ini yang menjadi ancaman di Indonesia,” tuturnya.

Berkaca dari budaya di Jepang, lanjut Dedi, hak atas kepemilikan tanah sangat diperhatikan. Salah satu contoh yang diutarakannya adalah hak kepemilikian tanah pertanian dimana tanah yang diwariskan turun temurun tidak boleh dijual untuk diwariskan kembali ke generasi penerusnya.

“Di Jepang, pewaris pertanian hanya satu orang walaupun anaknya lima. Coba bayangin di Indonesia sekarang, punya hak atas tanah, ibunya belum meninggal bapaknya belum meninggal sudah dibagi-bagim Masing masing sudah dijual. Ini yang akan menjadi ancaman problem kemiskininan bangsa masa depan,” ungkapnya.

“Jadi hilangnya bangsa itu dimulai dari hilangnya nama. Setelah hilangnya nama nanti hilang tempat. Nanti hilangnya kepemilikan, nanti hilangnya asasi terhadap negara itu sendiri,” pungkasnya.

Penulis: Haryanto
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved