Saksi Kasus Korupsi Sebut Sekda Tasikmalaya Intervensi Penyaluran Dana Hibah

Diintervensi Sekda, dua pejabat di Pemkab Tasikmalaya mengaku teledor dalam cairkan dana hibah.

Saksi Kasus Korupsi Sebut Sekda Tasikmalaya Intervensi Penyaluran Dana Hibah
Tribunjabar/Mega Nugraha
Sejumlah penerima dana hibah Pemkab Tasikmalaya memberikan kesaksiannya di persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkab Tasikmalaya 2017, di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (17/12/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dua pejabat Pemkab Tasikmalaya, Kepala Kesbangpol Iwan Ridwan dan staf Bagian Kesra Setda Pemkab Tasikmalaya Tatang Somantri mengaku teledor dalam mencairkan dana hibah untuk 21 yayasan penerima hibah di Kabupaten Tasikmalaya.

Saat jadi saksi di persidangan kasus korupsi dana hibah yang merugikan negara Rp 3,9 miliar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (14/1/2019), Iwan mengaku diintervensi Abdul Kodir untuk mempercepat proses verifikasi 21 proposal, baik secara lisan maupun melalui telepon.

"Saya ditelepon Pak Sekda, katanya ada proposal yang harus segera diselesaikan. Pak Sekda selalu menanyakan dan meminta mempercepat pengurusan pencairan hibah," ujar Iwan Ridwan dalam kesaksiannya.

Bersamaan dengan perintah itu, terdakwa Alam Rahadian dan Eka menindaklanjuti perintah Abdul Kodir dengan mendatangi kantornya untuk mengurus 10 proposal.

‎"Alam dan Eka meminta saya untuk mempercepat proses permohonan hibah untuk 21 yayasan. Saya berpikiran bahwa proposal yang dibawa dialah yang harus segera diselesaikan," ujarnya.

Ia mengatakan, intervensi dari Abdul Kodir membuat verifikasi terhadap 10 yayasan pengaju proposal dilakukan tidak sebagaimana mestinya.

"Misalnya harus ada SK Kemenkumham, kenyataannya tidak ada, terus ada proposal dua kali, dua-duanya lolos padahal penerima hibah tidak boleh lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran. Lalu kami akui tidak mengecek dan bertemu dengan orang yang mengajukan proposal yang nantinya menjadi penerima hibah," ujar Iwan Ridwan.

Jaksa Kejati Jabar, Isnan lalu menanyakan soal verifikasi penerima bantuan dana hibah. ‎

"Masa proposal yang tidak ada SK Kemenkumham-nya diloloskan, yang bener aja," ujarnya. Namun, Iwan tidak menjawab.

Halaman
12
Penulis: Mega Nugraha
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved