Pilpres 2019

Jika Prabowo Benar-benar Mundur dari Pilpres 2019, Undang-undang Pemilu Mengancam Penjara 5 Tahun

Calon presiden Prabowo Subianto mengancam mundur dari Pilpres 2019. Jika ini benar terjadi, maka Prabowo terancam penjara 5 tahun berdasar UU Pemilu.

Jika Prabowo Benar-benar Mundur dari Pilpres 2019, Undang-undang Pemilu Mengancam Penjara 5 Tahun
KOMPAS.com/Abba Gabrillin
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden PKS Sohibul Iman di Rakornas PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Selasa (12/1/2016). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA — Calon presiden Prabowo Subianto mengancam mundur dari Pilpres 2019.

Prabowo mengancaman mundur yang disampiakan oleh Ketua Bandan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, dalam pidatonya, jika kecurangan dalam Pilpres 2019 tak bisa dihindari.

Jika Prabowo Suabianto benar-benar mundur dari kompetisi Pilpres 2019, maka dia terancam hukuman penjara selama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.

Aturan itu termuat di Pasal 552 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun (penjara 5 tahun) dan denda paling banyak Rp 50 juta.

Dalam pasal lain, setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden memang dilarang mundur jika sudah ditetapkan oleh KPU.

Aturan itu ada di pasal 236 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, bakal pasangan calon dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU.

Djoko Santoso Sebut Prabowo akan Mengundurkan Diri Jika Ada Potensi Kecurangan dalam Pilpres

Kata Ferdinand Hutahaean, Prabowo Akan Memboikot Pemilu Jika Ada Potensi Kecurangan di Pilpres

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, soal ancaman mundurnya Prabowo jika terdapat potensi kecurangan dalam Pilpres 2019.

Wahyu mengatakan, Undang-Undang Pemilu sudah mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilpres, termasuk kemungkinan bagi pasangan calon untuk mengundurkan diri.

"Kami belum berkomentar, tapi yang pasti segala sesuatu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga
Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga (kolase)

Menurut Wahyu, undang-undang telah mengatur hak dan kewajiban pasangan calon selama menjadi peserta pemilu.

Halaman
12
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved