Terkait Kasus Meikarta, KPK: Sejumlah Anggota DPRD dan Keluarganya Dibiayai Plesiran ke Thailand

Terkait kasus Meikarta, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi plesiran ke luar negeri bersama keluarga mereka.

Terkait Kasus Meikarta, KPK: Sejumlah Anggota DPRD dan Keluarganya Dibiayai Plesiran ke Thailand
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/10/2018). 

TRIBUNJABAR.ID - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi diduga plesiran ke luar negeri bersama keluarga mereka terkait suap proses perizinan Meikarta.

Hal tersebut ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, salah satu negara yang teridentifikasi dikunjungi adalah Thailand.

Dugaan tersebut muncul dalam penyidikan kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

"Kami mengidentifikasi cukup banyak, ya, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dibiayai bersama keluarganya ke salah satu negara di Asia. Salah satunya adalah yang teridentifikasi yang kami ketahui sampai dengan saat ini adalah di Thailand," kata Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/1/2019) malam.

Saat ini, kata dia, KPK sedang mendalami dugaan pembiayaan wisata luar negeri tersebut. KPK juga sudah memiliki bukti-bukti yang memperkuat dugaan tersebut.

"Jadi itu yang akan ditelusuri lebih lanjut tapi bukan hanya anggota DPRD tapi juga keluarga dibawa ke sana. Kami tentu juga mendalami apa saja yang dilakukan selama di Thailand tersebut misalnya," ujar Febri Diansyah.

KPK juga menelusuri dugaan keterkaitan pembiayaan wisata tersebut dengan kepentingan membahas revisi aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi.

KPK sebelumnya menemukan indikasi perizinan proyek Meikarta sudah bermasalah sejak awal. Salah satu indikasinya, lokasi peruntukan proyek saat ini yang tidak memungkinkan untuk membangun semua proyek seluas 500 hektare tersebut.

Febri mengatakan, apabila situasi itu dipaksakan, akan melanggar aturan tata ruang. Oleh karena itu, situasi tersebut mendorong adanya dugaan pihak-pihak tertentu berupaya melakukan pendekatan dan mendorong perubahan aturan tata ruang tersebut.

"Kami dalami bagaimana proses pembahasan rencana detail tata ruang, siapa yang berkepentingan untuk mengubah tata ruang dan juga dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD Bekasi," kata Febri Diansyah.

Dalam kasus Meikarta, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi, Jamaluddin; dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Sahat MBJ Nahor; dan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, sebagai tersangka.

Dua konsultan Lippo Group, Fitri Djaja Purnama dan Taryadi, juga ditetapkan sebagai tersangka. Seorang pegawai Lippo Henry Jasmen juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Neneng bersama pejabat yang menjadi tersangka diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Meikarta, Teridentifikasi Sejumlah Anggota DPRD Dibiayai Plesiran ke Thailand".

Editor: taufik ismail
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved