Dede Yusuf Minta 800 RS Mitra BPJS Kesehatan Tak Malas Urus Akreditasi

800 rumah sakit mitra BPJS itu diberi waktu hingga 6 bulan untuk menyelesaikan akreditasi. Jika tidak, BPJS Kesehatan bisa menghentikan kerja sama

Dede Yusuf Minta 800 RS Mitra BPJS Kesehatan Tak Malas Urus Akreditasi
Tribunjabar/Mumu Mujahidin
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, BANJARAN- Dari 2800 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Indonesia, terdapat sekitar 800 rumah sakit yang belum menyelesaikan akreditasi.

Ke-800 rumah sakit mitra BPJS tersebut diberi waktu hingga 6 bulan untuk menyelesaikan akreditasi. Jika tidak, BPJS Kesehatan bisa menghentikan kerja sama.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi menuturkan sebelumnya rumah sakit mitra BPJS Kesehatan ini diberi waktu 5 tahun untuk akreditasi.

Selama ini belum dilakukan maka otomatis ketika jadwal akreditasi berakhir pada 1 Januari 2019, rumah sakit mitra BPJS ini tidak bisa menerima pasien BPJS.

"Setelah kami telusuri itu permasalahannya ada pada akreditasi rumah sakit yang menjadi mitra BPJS. Kami sudah coba klarifikasi, kami panggil semua asosiasi rumah sakit dan ternyata dari 2800 rumah sakit ada sekitar 800 rumah sakit yang belum menyelesaikan akreditasinya," katanya di Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (11/1/2019).

BREAKING NEWS: Motor Jatuh, Benda-benda Beterbangan, Angin Puting Beliung Terjang Rancaekek Bandung

BREAKING NEWS: Angin Puting Beliung Terjang Rancaekek Bandung, Sejumlah Rumah Dikabarkan Rusak

DPR RI mendesak pemerintah untuk tidak memutus kerja sama begitu saja. Dewan memberi tenggang waktu tambahan selama 6 bulan, sampai Juni 2019 untuk menyelesaikan akreditasi rumah sakitnya.

"Mereka harus menyelesaikan akreditasi, jika tidak selesai maka BPJS boleh tidak kerja sama lagi. Jadi selama 6 bulan ini diminta harus dipantau Dinas Kesehatan, Kementrian Kesehatan, Badan Pengawas Rumah Sakit agar menyelesaikan akreditasinya," katanya.

Dede meminta agar setiap rumah sakit tidak malas lagi untuk mengurus akreditasi. Setiap rumah sakit juga tidak boleh merasa rugi karena akreditasi ini memang harus sebagai investasi.

Dede Yusuf mencontohkan jika ruangan rumah sakit yang tadinya sempit harus diperbesar, kemudian jika rumah sakit tidak memiliki kamar jenasah maka rumah sakit harus menyediakan kamar jenasah sebagai prasyarat akreditasi.

"Jadi pemerintah sudah kami minta harus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pelayanan rumah sakit tetap berjalan," katanya. 

Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved