Tujuh Pelanggaran Pemilu yang Berpotensi Pidana Terpaksa Dihentikan, Tak Ada yang Mau Jadi Saksi

Tujuh dugaan pelanggaran pemilu yang berpotensi pidana terpaksa dihentikan gara-gara tak ada yang mau menjadi saksi.

Tujuh Pelanggaran Pemilu yang Berpotensi Pidana Terpaksa Dihentikan, Tak Ada yang Mau Jadi Saksi
Tribunnews
Ilustrasi pemilu. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu terpaksa menghentikan penanganan tujuh kasus pelanggaran pemilu.

Pasalnya, tidak adanya orang yang bersedia dijadikan saksi dalam semua pelanggaran pemilu tersebut.

Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Nurhadi, mengakui ketujuh dugaan pelanggaran pemilu selama 2018 itu berpotensi pidana.

"Tujuh dari 66 kasus pelanggaran pemilu selama 2018 itu berpotensi pidana tapi terpaksa dihentikan," kata Nurhadi melalui sambungan teleponnya, Kamis (10/1/2019).

Ia mengatakan, dihentikannya penanganan kasus itu rata-rata saat memasuki tahap gelar perkara di Gakumdu.

Minimnya bahkan ketiadaan saksi menjadi satu penyebab utama penanganan kasus itu menemui jalan buntu.

Akibatnya, kasus dugaan pelanggaran pemilu itupun tidak bisa dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.

"Secara global 66 pelanggaran itu mencakup temuan di lapangan dan laporan juga," ujar Nurhadi.

Menurut dia, beberapa pelanggaran yang berpotensi pidana itu merupakan permasalahan kampanye.

Di antaranya, kampanye yang dilakukan saat reses, kampanye saat kunjungan kerja DPR, iklan di radio, kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan, dan lainnya.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved