Atalia Bergegas Sinkronkan Perlindungan Anak di Tingkat Provinsi dengan Kabupaten dan Kota

Atalia berharap semua pihak harus lebih bersinergi untuk menumpas kasus perdagangan orang atau human trafficking di Jabar.

Atalia Bergegas Sinkronkan Perlindungan Anak di Tingkat Provinsi dengan Kabupaten dan Kota
TRIBUN JABAR/M SYARIF ABDUSSALAM
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama istri, Atalia Praratya yang juga sebagai Ketua Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Barat di Gedung Sate, Kamis (10/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Barat, Atalia Praratya, tengah melakukan sinkronisasi upaya perlindungan perempuan dan anak, termasuk pemberantasan perdagangan manusia, antara tingkat provinsi dengan kabupaten dan kota di Jabar.

Atalia berharap semua pihak harus lebih bersinergi untuk menumpas kasus perdagangan orang atau human trafficking di Jabar.

Namun, menurut Atalia, saat ini masih terkendala koordinasi yang kurang, terutama masalah penanganan dan data yang belum sinkron antara tingkat kabupaten kota dan provinsi.

"Jadi kalau yang selama ini saya pantau, data dari provinsi ini tidak terlalu me-link dengan apa yang terjadi di kota dan kabupaten," ujar Atalia di Gedung Sate, Kamis (10/1/2019).

Istri Gubernur Jabar Ridwan Kamil ini mengaku sejauh ini belum terjadi kolaborasi yang utuh dari setiap stakeholder maupun organisasi perlindungan anak dan perempuan di tngkat daerah dan provinsi ini. Sehingga ketika terjadi kasus, para korban merasa bingung untuk pelaporannya.

"Insyaallah dalam waktu dekat kita akan duduk bersama-sama termasuk dengan para dewan pakar yang mereka peduli dengan perlindungan perempuan dan anak. Kita harus bergerak bersama," katanya.

Atalia optimistis angka kasus human trafficking ini bisa terus ditekan sehingga tak lagi ada warga Jabar yang menjadi korban. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan gerakan yang terstruktur dan tersistem.

"Kemudian juga LPA (Lembaga Perlindungan Anak) punya kasus dan penanganan sendiri. P2TP2A kota kabupaten sama. Itu tidak kemudian terkolaborasikan dengan baik penanganannya dengan provinsi," katanya.

Atalia menilai, remaja sangat rawan menjadi korban human trafficking, dipicu oleh perkembangan teknologi yang semakin mudah diakses melalui ponsel. Terlebih, Pemprov Jabar pun mencanangkan program Desa Digital yang harus dijauhkan dari dampak negatif dunia digital.

Halaman
12
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved