Permintaan SKTM Meningkat Gara-gara BPJS untuk Warga Miskin Tak Bisa Aktif dalam Sehari

Permintaan SKTM meningkat karena pemerintah tak bisa mengeluarkan rekomendasi BPJS yang bisa aktif dalam satu hari untuk warga miskin.

Permintaan SKTM Meningkat Gara-gara BPJS untuk Warga Miskin Tak Bisa Aktif dalam Sehari
Ilustrasi SKTM 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Dinas Sosial Kabupaten Bandung kini tidak bisa mengeluarkan rekomendasi BPJS yang dapat aktif dalam satu hari bagi masyarakat miskin.

Hal ini akan memicu meningkatnya permintaan SKTM (surat keterangan tidak mampu) di tingkat daerah.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bandung sekaligus Manager Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Nia Nindhiawati, mengatakan perpres tersebut memberatkan pemerintah daerah.

"Jadi itu ada aturannya dalam perpres yang disampaikan teman-teman BPJS bahwa mulai 2019, Januari ini sudah tidak bisa mengeluarkan rekokemendasi BPJS satu hari aktif bagi masyarakat miskin. Jadi prosedur BPJS itu harus ditempuh selama 14 hari dan mandiri (non-PBI)," kata Nia Nindhiawati di Soreang Kabupaten Bandung, Rabu (9/1/2019).

Nia menambahkan, otomatis ini akan berpengaruh pada penganggaran SKTM yang selama ini dikover APBD dari pemerintah daerah melalui Dinas Sosial. Padahal selama ini Dinsos sudah menekan anggaran SKTM untuk bisa diminimalisasi.

"Tapi kalau kondisi sekarang BPJS-nya tidak bisa mengeluarkan satu hari aktif, masyarakat bisa beralih kembali ke SKTM. Anggaran SKTM ini batas maksimalnya Rp 5 juta per kasus per satu pasien dan berlaku 1 bulan," katanya.

SKTM ini dapat berlaku di beberapa rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Seperti semua rumah sakit umun daerah (RSUD) di Kabupaten Bandung, seperti RSUD Cicalengka, Majalaya, dan Soreang.

Ini ditambah rumah sakit umum pemerintah seperti RSHS, RS Cicendo, Al Ihsan, dan RSJ Cisarua, termasuk rumah sakit swasta seperti Avi Sena dan AMC Cileunyi yang masih dalam proses kerja sama.

Menurut Nia, pada 2018 pemohon SKTM ini sudah mengalami peningkatan dari rata-rata 15 hingga 20 SKTM per hari dan sekarang bisa mencapai 50 SKTM per hari.

Jumlah tersebut dibagi beberapa segmen dari berbagai rumah sakit termasuk jaminan persalinan (Jampersal).

"Secara kumulasi anggap saja kurang lebih per bulan 200 (pemohon) kali satu tahun, jadi sekitar kurang lebih 2.400. Namun sekarang trennya adalah SKTM Jampersal, karena ini beda lagi karena tidak dikover oleh APBD tapi oleh DAK," ujarnya.

Untuk itu Dinsos melalui puskesos SLRT hanya bisa berupaya memaksimalkan fungsi puskesos di masing-masing desa untuk melakukan verifikasi kepada masyarakat mana saja yang kondisi di lapangannya betul-betul harus dibantu melalui BPJS yang preminya dibayar oleh pemerintah daerah.

"Kami hanya mengintegrasikan masyarakat yang betul-betul miskin ke BPJS PBI, dengan konsekuensi dipasang stiker oleh puskesos bahwa dia adalah di bawah fungsi pengawasan puskesos," ucapnya.

Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved