Sorot

Darurat Hoaks

Penyebaran hoaks adalah kejahatan yang sungguh-sungguh serius. Tangkap pelakunya, dan kalau perlu hukum mereka 20 tahun penjara!

Darurat Hoaks
Kompas.com/ facebook
Hoaks penyelundupan senjata dalam kontainer yang diduga ditemukan oleh pekerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah 

Arief Permadi,   
Wartawan Tribun Jabar

TAK ada yang menandingi netizen dalam kecepatan menyebarluaskan informasi. Pesatnya kemajuan teknologi di bidang informasi membuat dunia semakin menjadi "kecil" dan "transparan". Pada era ini tak ada lagi yang bisa bersembunyi atau disembunyikan. Apa yang dulu hanya menjadi konsumsi kalangan-kalangan tertentu menjadi sangat terbuka. Gelombang informasi menerjang seperti tsunami.

Berkembangnya media sosial sebagai saluran informasi baru juga membuat masyarakat tak lagi hanya bisa berperan sebagai pengakses, tapi dengan mudahnya juga dapat menjadi pemberi informasi. Fasilitas berbagi yang ada di media sosial memberikan kemudahan untuk itu. Cukup dengan tiga kali klik: copy content, paste, kemudian share, siapa pun berubah dari hanya pengakses informasi menjadi sumber informasi. Profesor, mahasiswa, ustaz, atau pembantu rumah tangga akan berada dalam posisi yang sama manakala mereka membagi konten serupa di laman media sosialnya.

Namun, beragam kemudahan mengakses dan membagi informasi ini juga ibarat pisau bermata dua. Informasi-informasi yang shahih tercampur baur dengan informasi-informasi bohong, fitnah, dan aneka informasi lain dengan beragam bingkai serta motifnya. Informasi yang benar bahkan kerap menjadi sesuatu yang sulit untuk dikenali.

Di Indonesia, yang budaya masyarakatnya cenderung kolektivis, berita-berita bohong (hoaks) mendapatkan persemaian idealnya. Dalam budaya kolektivis, masyarakat cenderung memercayai apa pun yang sejalan dengan kepentingan, tujuan, dan kepercayaan kelompoknya, dan mengabaikan pertimbangan lainnya. Kolektivisme menjadi ibarat lahan yang memungkinkan apa pun berita bohong yang diproduksi bisa tumbuh dengan subur.

Kasus kebohongan aktivis Ratna Sarumpaet yang menggemparkan jagat politik di Tanah Air pada awal Oktober 2018 adalah salah satunya. Kasus Ratna memberikan gambaran yang sangat terang mengenai hal ini. Begitu pula kasus hoaks tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos, yang mendadak ramai hari-hari ini.

Laporan riset yang disajikan DailySocial.id, sebuah blog teknologi asal Jakarta, yang bekerja sama dengan Jakpat Mobile Survey Platform, tahun lalu juga memberikan gambaran tentang betapa penyebaran berita-berita bohong melalui media sosial di Tanah Air sudah mencapai tahap yang memprihatinkan. Riset menunjukkan, 44,19 persen belum bisa mendeteksi berita bohong. Riset ini juga mencatat, sebanyak 73 persen responden membaca seluruh informasi secara utuh. Namun, hanya sekitar 55 persen di antaranya yang selalu melakukan verifikasi (fact check) atas keakuratan informasi yang mereka baca.

Dari riset ini juga diketahui, setidaknya ada tiga aplikasi media sosial yang kerap dipergunakan untuk menyebarkan berita bobong, yaitu Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Dari ketiganya, Facebook-lah yang paling sering digunakan, yakni 82,25 persen, disusul WhatsApp 56,55 persen, dan Instagram 29,48 persen.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, dalam tiga tahun terakhir, rata-rata terdapat 800-an ribu konten hoaks yang diproduksi dan disebarkan melalui sejumlah media sosial di Indonesia setiap tahunnya, atau sekitar 2.250-an per hari. Angka ini cenderung meningkat seiring semakin dekatnya Pemilu 2019. Merujuk temuan Polri, Ketua DPR RI, Bambang Susatyo, bahkan menyebut, rata-rata konten hoaks setiap harinya sudah mencapai 3.500-an (http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/09/24/hoaks- diprediksi-kian-meningkat-jelang-pemilu-aparat-diminta-tegas). Negeri ini sudah darurat hoaks!

Selain budaya masyarakatnya cenderung kolektivis, berita-berita bohong terus mendapatkan persemaian idealnya di Tanah Air juga karena penanganan hukum untuk para penyebar konten-konten bohong ini masih terbilang minim dibanding kejahatan-kejahatan lainnya di dunia siber. Apa yang diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo (https://nasional.tempo.co/read/1157978/polri-hanya-selesaikan-52-persen-kasus- pidana-siber-pada-2018/full&view=ok) bisa menjadi gambaran. Dari 1.552 kasus tindak pidana siber yang berhasil diselesaikan Polri sepanjang 2018, hanya 19 di antaranya yang merupakan kasus hoaks. Kasus terbanyak yang berhasil diselesaikan adalah penipuan dengan menggunakan IT (1.349 kasus), penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial (966 laporan), ujaran dan penyebaran rasa kebencian melalui media sosial (220), penyebaran pornografi (215), dan kasus peretasan (140).

Kita tentu berharap, ada upaya yang lebih kuat dan tegas dari para penegak hukum dalam menangani berita-berita bohong ini. Terlepas dari apa pun motifnya, hoaks tak lagi bisa dilihat sebagai kejahatan biasa, yang penangananya juga biasa-biasa saja. Terlebih di tahun politik, dengan semakin dekatnya Pemilu dan Pilpres 2019.

Penyebaran hoaks adalah kejahatan yang sungguh-sungguh serius. Tangkap pelakunya, dan kalau perlu hukum mereka 20 tahun penjara! (*)

  • Artikel ini sudah terbit di Harian Pagi Tribun Jabar edisi cetak, Jumat 4 Januari 2019
Penulis: Arief Permadi
Editor: Arief Permadi
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved