Bawaslu Kabupaten Bandung Temukan Dugaan Praktik Politik Uang, Ada Caleg yang Kampanye di Masjid

Tiga pelanggaran kampanye mengandung pidana ditangani Bawaslu Kabupaten Bandung, satu di antaranya politik uang.

Bawaslu Kabupaten Bandung Temukan Dugaan Praktik Politik Uang, Ada Caleg yang Kampanye di Masjid
Tribun Jabar/Mumu Mujahidin
Bahan kampanye salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Bandung terpasang di lingkungan Pemkab Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (21/12/2018). 

Laporan Wartwan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Menjelang Pilpres 2019 Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan ribuan pelanggaran administrasi dan tiga pelanggaran kampanye yang masuk ke dalam unsur pidana.

Salah satu pelanggaran kampanye tersebut adalah dugaan politik uang.

"Pelanggaran kampanye administrasi yang kami catat mencapai 4 ribu lebih. Seperti pelanggaran alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Sementara dugaan pidana yang kami tangani itu ada tiga pelanggaran," kata Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia melalui telepon, Jumat (21/12/2018).

Hedi mengatakan, tiga pelanggaran yang diduga masuk unsur pidana itu di antaranya kepala desa yang terlibat melakukan kampanye, caleg yang berkampanye di tempat ibadah, dan dugaan politik uang.

"Ada keterlibatan kepala desa yang membagikan beras, bantuan pangan non-tunai yang ditempeli bahan kampanye salah seorang caleg, di salah satu desa di Ciparay. Kedua, kampanye di masjid oleh seorang caleg di daerah Kecamatan Ciwidey, dan ketiga dugaaan politik uang," ujar Hedi Ardia.

Dari ketiga pelanggaran kampanye tersebut, kata Hedi Ardia, ada yang sudah diproses dan ada juga yang baru masuk untuk diproses. Seperti dugaan politik uang pihaknya baru menerima laporan tersebut.

"Untuk keterlibatan kepala desa yang membagikan bantuan non-tunai sudah memasuki pembahasan kedua. Kalau yang kampanye di masjid masih pemeriksaan saksi dan yang dugaaan politik uang laporannya baru masuk," jelasnya.

Meski sudah menurunkan alat peraga dan bahan kampanye bersama Satpol PP Kabupaten Bandung hingga mencapai 4 ribu, Hedi Ardia menyayangkan masih ada caleg yang memasang bahan kampanyenya di pohon menggunakan paku.

"Itu tidak boleh (dipaku), itu akan ditindak dan ditertibkan. Kami akan berkoordinasi lintas sektoral dengan Satpol PP akan kami tertibkan," ujarnya.

Pihaknya sangat menyayangkan masih ada caleg yang melakukan pelanggaran dengan memasang bahan kampanyenya di zona terlarang. Padahal pihaknya terus melakukan sosialisasi.

Hedi Ardia mengatakan masa kampanye masih panjang sampai bulan April. Sebaikanya para caleg menggunakan cara-cara yang lebih strategis lagi karena pola-pola konvensional belum tentu efektif.

"Malah pada akhirnya terjadi hal-hal tidak diinginkan. Kami juga mengingatkan agar mereka melaporkan sumbangan dana kampanye yang mereka terima dan dana kampanye yang mereka gunakan. Batasnya 2 Januari 2019," ucap Hedi Ardia.

Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved