Pertamina dan 10 Perusahaan Lain Kena Sanksi Kemnterian ESDM, Total Dendanya Rp 360 Miliar

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melayangkan surat denda kepada 11 perusahaan sebagai sanksi

Pertamina dan 10 Perusahaan Lain Kena Sanksi Kemnterian ESDM, Total Dendanya Rp 360 Miliar
TRIBUNNEWS / IRWAN RISMAWAN
PERTALITE -- Alat pengisi bahan bakar minyak jenis baru, Pertalite RON 90, di SPBU Coco, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2015). PT Pertamina (Persero) mulai menjual Pertalite RON 90 pertama kali pada Jumat, (24/7/2015) di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melayangkan surat denda kepada 11 perusahaan sebagai sanksi atas ketidakpatuhan terhadap aturan penyaluran Biodiesel 20% atau B20, pada awal pekan ini.

Atas pelanggaran yang dilakukan selama September-Oktober 2018 itu, total denda dari sanksi tersebut ditaksir sekitar Rp 360 miliar.

“Jumat saya teken suratnya. Nilainya Rp 360 miliar-an,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Senin (17/12).

Nilai tersebut dihitung berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018, yakni denda sebesar Rp 6.000 per liter volume Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel yang dicampur dengan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak solar pada bulan berjalan.

Adapun, menurut Djoko, 11 perusahaan yang dikenai sanksi tersebut terdiri dari dua Badan Usaha BBM (BUBBM) dan sembilan Badan Usaha BBN (BUBBN).

Djoko enggan untuk merinci nama-nama perusahaan tersebut. Tapi yang jelas, Pertamina menjadi satu di antaranya. “Dua BUBBM, Sisanya BUBBN. Salah satunya Pertamina,” ungkapnya.

Pipa Pertamina Bocor Lagi, Minyak Mentah Cemari Lingkungan sampai Kolam Ikan Warga

Habib Bahar bin Smith Diperiksa Polda Jabar, Ini Penjelasan Polri

Adapun, sanksi ini dijatuhkan berdasarkan hasil temuan di lapangan dalam periode berjalan yang dimaksudkan. Namun, kementerian ESDM pun memberikan waktu seminggu kepada badan usaha yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan atas sanksi yang dikenakan.

Apabila perusahaan tersebut tidak bisa memberikan bukti yang kuat, maka denda pun harus dibayarkan. “Diberi waktu seminggulah untuk merespons,” imbuhnya.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana 

Editor: Kisdiantoro
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved