Bupati Purwakarta Pastikan Keberadaan Honor bagi PPPK Berasal dari Pemerintah Pusat

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika memastikan gaji atau upah untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berasal dari pemerintah pusat

Bupati Purwakarta Pastikan Keberadaan Honor bagi PPPK Berasal dari Pemerintah Pusat
tribunjabar/haryanto
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA -Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika memastikan gaji atau upah untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berasal dari pemerintah pusat.

Hal tersebut untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen (PPPK).

Karena aturan dan kewenangan menyoal PPPK berada di tangan pemerintah pusat, maka menurutnya anggarannya tidak akan dibebankan pada pemerintah daerah.

"Jadi tidak mungkin ya, kalau kebijakannya dari pusat beban anggarannya di kita," kata Anne saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Pemda Purwakarta, Nagri Tengah, Purwakarta pada Jumat (7/12/2018).

Wanita yang akrab disapa Ambu itu menjelaskan bahwa PP tersebut akan mengakomodir honorer K2 usia di atas 35 tahun untuk menjadi bagian ASN.

Aturan baru ini juga untuk membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional. ASN sendiri terdiri dari PNS dan PPPK.

Heboh Bilik Asmara yang Disewakan di Lapas Sukaminkin, Kalapas Sukamiskin Menjawab Seperti Ini

Ambu pun mengapresiasi hadirnya PP 49/2018. Sebab menurutnya langkah tersebut sangat tepat dan cukup menguntungkan bagi Purwakarta.

Aturan itu bisa memenuhi adanya kekurangan PNS dan guru di wilayah pemerintah daerah Purwakarta.

Kekurangan PNS dan guru di Purwakarta diperkirakan tembus lebih dari 3.000. Jika kekurangan PNS tidak terpenuhi, akan berdampak pada pelayanan masyarakat.

"Pemerintah daerah tak bisa membiarkan kekosongan terus mengendap lama. Akhirnya, solusi yang diambil yakni mengangkat tenaga kontrak lokal atau tenaga harian lepas (THL)," ucapnya.

Breaking News, Nenek Iyar yang Tengah Berkebun di Sukabumi Tewas Tertimbun Longsor

Namun payung hukum akan pengangkatan THL pun bisa dibilang lemah.

Tapi keberadaan THL sendiri, cukup membantu karena mereka mengisi slot-slot kekosongan PNS. Tentu, mereka diangkat berdasar analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK).

Setelah adanya aturan yang kuat mengenai PPPK, payung hukum pengangkatan tenaga kontrak ke depan akan lebih jelas.

"Tapi tentu sudah dipertimbangkan dengan berdasar pada standar kompetensi yang dibutuhkan nantinya," ujar dia menambahkan.

Penulis: Haryanto
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved