Bawaslu Sumedang dan Satpol PP Kembali Tertibkan APK Caleg

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang, melakukan penertiban APK.

Bawaslu Sumedang dan Satpol PP Kembali Tertibkan APK Caleg
TribunJabar.id/Hakim Baihaqi
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang, melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) calon legislatif DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD Jawa Barat, Kamis (6/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang, melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) calon legislatif DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD Jawa Barat.

Penertiban ini dilakukan serentak di empat kecamatan wilayah barat Kabupaten Sumedang, yakni Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung, dan Pamulihan, yang melibatkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sumedang, Ade Sunarya mengatakan, untuk metode kampanye pemasangan APK di tempat umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 23, 28, dan 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Kemudian, dalam Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umumjuga Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumedang yang mengatur lokasi pemasangan APK dan penambahan APK.

"Pemasangan APK yang melanggar itu terpasang di sekitar lembaga pendidikan, dan gedung milik pemerintah. Desain dan materi, tempat pemasangan, serta jumlah APK melanggar regulasi," kata Ade melalui pesan singkat, Kamis (6/12/2018).

Parpol dan Caleg Abaikan Aturan Pemasangan APK di Cimahi

Berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Sumedang, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa se Kabupaten Sumedang, bahwasanya di wilayah kecamatan tersebut ditemukan APK yang dipasang di luar ketentuan.

Ade mengatakan, sesuai regulasi, Bawaslu bersama Satpol PP berwenang untuk menurunkan dan membersihkan APK yang melanggar peraturan perundang-undangan.

"Sudah kami ingatkan sebelumnya kepada para calon, bila tidak digubris akam kami tertibkan," kata Ade.

Untuk wilayah Jatinangor, lokasi yang menjadi tempat pemasangan APK melanggar, di antaranya areal makam Ciawi Gajah, pangkalan Damri Unpad, tikungan Sabusu Jatinangor, dan Jalan Raya Bandung - Garut.

Wilayah Tanjungsari, berada di pertigaan Jalan Raya Cijambu, pertigaan Puskopad, dan blok sanur seberang rumah makan.

Cimanggung, pemancingan Clom Gado, Rest Area Duta Family Jalan Raya Bandung - Garut, dan pertigaan SMAN Cimanggung.

Dan Pamulihan, pertigaan arah menuju Kecamatan Rancakalong, simpang SPBU menuju Bandung, dan Lapangan Haurgombong.

Penulis: Hakim Baihaqi
Editor: Yongky Yulius
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved