Wali Kota Tasikmalaya Tak Sepakat ODGJ Masuk DPT

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman tidak sepakat jika orang dengan gangguan jiwa masuk dalam daftar pemilih tetap.

Wali Kota Tasikmalaya Tak Sepakat ODGJ Masuk DPT
Tribun Jabar/ Isep Heri Herdiansah
Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, saat ditemui di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Rabu (5/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Menanggapi polemik orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masuk daftar pemilih tetap (DPT) menjelang pemilu 2019, Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman punya pandangan sendiri.

Budi Budiman tidak sepakat jika ODGJ memiliki hak pilih.

"Memang itu sifatnya memang masih debatable, kalau ODGJ memiliki hak pilih juga mereka, kan, tidak tahu pada dirinya sendiri, apalagi memikirkan orang lain. Sejujurnya saya belum sepakat jika berbicara ODGJ ikut nyoblos," kata Budi Budiman saat ditemui di Gedung Gelanggang Muda, Dadaha, Kota Tasikmalaya, Senin (3/12/2018) Siang.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari jumlah pemilih di  DPT sementara KPU Kota Tasikmalaya yang berjumlah 484.873 pemilih, 111 pemilih masuk kategori disabilitas grahita dan 198 masuk kategori disabilitas lainnya atau bisa dikatakan ODGJ.

Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Ade Zaenul Mutaqin mengatakan memang ada sejumlah ODGJ yang masuk dalam DPT kota Tasikmalaya.

"Memang ada, KPU Kota Tasikmalaya melakukan pendataan berkelanjutan berdasarkan data pada pilwalkot dan kemudian dimutahkirkan waktu pilgub. Mereka masuk dalam kategori tuna grahita dan disabilitas lainnya" kata Ade Zaenul Mutaqin kepada Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Sabtu (1/12/2018) siang.

Ade menambahkan, pendataan yang dilakukan kepada mereka yang masuk kategori tersebut dari rumah ke rumah.

"Mereka yang kami data itu lengkap identitasnya, memang sebagian dari mereka sedang dalam tahap penyembuhan," ucapnya.

Menurutnya, berdasarkan regulasi PKPU 11 tahun 2018, yang didata adalah mereka yang ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan tidak memungkinkan ikut memilih.

"Problem kami di lapangan bahwa pihak keluarga tidak memiliki surat keterangan dokter, karena kebanyakan diobati secara tradisional. Jadi sebagai upaya untuk melindungi hak pilih mereka, berdasarkan ketentuan harus dimasukkan dulu," ujar Ade.

Pada pelaksanaanya, kata Ade, mereka didampingi oleh pihak keluarga saat menggunakan hak pilihnya.

"Pada hari H berdasarkan pengalaman sedikit sekali yang datang. Jadi itu hanya antisipasi jika pada hari H mereka memungkinkan," ucap Ade.

Penulis: Isep Heri Herdiansah
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved