Ada Unit Gratifikasi di Pemkab Cirebon, Siapa Saja Bisa Melaporkan Tindak Korupsi

Melalui SK Bupati, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membentuk unit gratifikasi.

Ada Unit Gratifikasi di Pemkab Cirebon, Siapa Saja Bisa Melaporkan Tindak Korupsi
Tribun Jabar/ Siti Masithoh
Sosialisasi Upaya Pencegahan Gratifikasi Kabupaten Cirebon di Hotel Apita Cirebon, Jumat (30/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Melalui SK Bupati, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membentuk unit gratifikasi.

Unit tersebut bertugas untuk mengendalikan gratifikasi di lingkungan Pemkab Cirebon.

Unit Gratifikasi terdiri dari penanggung jawab yaitu bupati, ketua yaitu insepketur, sekretaris, dan anggota yang terdiri dari auditor, bagian hukum, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Ketika ada upaya gratifikasi, seseorang dapat melaporkannya ke unit tersebut.

"Ini untuk memutus rantai korupsi yang coba dilakukan," ujar Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Cirebon, Made Casta, saat ditemui di Hotel Apita Cirebon, Jumat (30/11/2018).

Nantinya, ketika ada yang melapor, unit gratifikasi akan melaporkannya ke KPK.

Inilah Bentuk Rumah Terpadu Tasikmalaya di Pekan Pertama Pembangunan yang Dibangun ACT

Dari situlah, KPK yang akan menentukan mana jenis gratifikasi yang dilarang dan diperbolehkan.

30 hari setelah pengaduan kepada KPK, unit akan mendapatkan jawabannya.

"Ada 12 jenis gratisikasi yang dilarang, di antaranya mengenai jabatan, kepentingan, dan konflik interest termasuk rotasi dan mutasi jabatan," katanya.

Ingin Diet Anda Berhasil? Ganti Karbohidrat yang Berasal dari Nasi Putih dengan Kembang Kol

Penulis: Siti Masithoh
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved