RAPBD 2019 Kabupaten Cirebon Ditetapkan, DPRD Sarankan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 senilai Rp 3,3 triliun.

RAPBD 2019 Kabupaten Cirebon Ditetapkan, DPRD Sarankan Pembangunan Infrastruktur Jalan
Tribun Jabar/Syarif Pulloh Anwari
Penandatanganan berita acara persetujuan RAPBD 2019 di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (28/11/2018) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 senilai Rp 3,3 triliun.

Anggaran tersebut terbagi Rp 1,2 triliun untuk belanja langsung dan Rp 2,1 triliun untuk belanja tidak langsung.

Dalam persetujuan tersebut, DPRD Kabupaten Cirebon menyarankan Pemkab Cirebon untuk membangun infrastruktur jalan.

"Jadi jalan ini kekuatan konstruksinya berapa, sehingga jalan itu kelihatan mana yang kualitas baik dan tidak," kata Penjabat Bupati Cirebon, Dicky Saromi, saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (28/11/2018) malam.

Selain itu, dewan meminta memperbaiki database yang berkaitan dengan rutilahu, bantuan pangan non tunai, dan program lainnya yang harus diperbaiki setelah penetapan.

"Jadi kalau dilihat dari belanja tidak langsung, semuanya terikat berdasarkan peruntukan dana yang didapat. Misal ada tunjangan profesi guru, ada untuk belanja DAK fisik dan non fisik," katanya.

Mau Tahu Bagaimana Prakiraan Cuaca Wilayah III Cirebon Hari Ini? Cek di Sini Yuk!

Setelah disetujui, RAPBD tersebut akan dikirim ke gubernur dan dievaluasi selama 15 hari kerja.

Setelah itu hasilnya akan dikembalikan ke pemerintah daerah dan dievaluasi oleh dewan.

Dari situ barulah akan dilanjutkan dengan penetapan pada Paripurna berikutnya.

"Yang penting keputusan gubernur tentang evaluasi persetujuan APBD ditindaklanjuti dan dibahas dalam Banggar," ujar Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mustofa.

Menurutnya, jika RAPBD 2019 tepat waktu, maka tidak ada realisasi penyerapan anggaran dan tunjangan bagi para ASN per 1 Januari 2019 telat.

"Kalau penyerapan lainnya menjadi amanat bagi pejabat yang sebelumnya memang realisasi penyerapan terkait insfratruktur itu terkesan tidak tepat waktu," katanya.

Ia berharap, bupat bisa memperbaiki dengan membagi tiap triwulan terkait realisasi kegiatan penyerapan RAPBD 2019.

Penulis: Siti Masithoh
Editor: Yongky Yulius
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved