Badan Pengkajian MPR Minta ASN dan Praja IPDN untuk Profesional dan Tidak Terlibat Konflik Politik

MPR RI menekankan, kepada seluruh ASN dan praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, untuk tidak terlibat dalam konflik politik

Badan Pengkajian MPR Minta ASN dan Praja IPDN untuk Profesional dan Tidak Terlibat Konflik Politik
Tribun Jabar/Hakim Baihaqi
Seminar nasional evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka memperkuat sistem negara kesatuan Republik Indonesia, di Kampus IPDN, Jalan Raya Bandung - Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kamis (29/11/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) Republik Indonesia, menekankan, kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), untuk tidak terlibat dalam konflik politik agar tetap menjaga kesatuan NKRI.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Agun Gunadjar Sudarsa, pada acara Seminar Nasional valuasi pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka memperkuat sistem negara kesatuan Republik Indonesia, di Kampus IPDN, Jalan Raya Bandung - Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kamis (29/11/2018).

Agun mengatakan, dalam menghadapi tahun politik 2018 - 2019 ini, mereka harus menjadi unsur aparatur profesional dan tidak terseret oleh kontestasi politik, tetapi tetap memiliki hak politik.

"Mereja harus berjalan pada pada kebijakan dan bingkai negara," kata Agun di Balairung Rudini, Kampus IPDN, Kamis (29/11/2018).

Selain itu, untuk praja IPDN pun, pihak MPR RI pun, meminta agar tidak merasa bahwa daerah asal mereka adalah berasal dari provinsi paling hebat, sehingga menimbulkan perpecahan ditahun politik 2018 - 2019.

MPR RI Ajak Masyarakat Memanfaatkan Era Digital Sebagai Upaya Mempertahankan Nasionalisme

Neng Mela Susana, Korban Begal di Kota Bandung Meninggal Dunia

"Harus memberikan rasa penghormatan, karena kita semua diposisi yang sama, karena para praja ini pun akan menjadi pemimpin bangsa, " katanya.

Untuk tetap menjaga keutuhan negara ini, MPR RI akan terus melakukan penguatan sistem ketatanegaraan dan mengimplementasikan aturan dikonstitusi MPR RI kepada lembaga atau institusi pendidikan lainnya.

"Beberapa waktu lalu juga, di UPI dan Unpar kami melakukan seminar nasional bertema penguatan nasionalisme diera digital, tujuannya pun sama, menjaga ketahanan negara," katanya.


Penulis: Hakim Baihaqi
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved