Anggaran untuk Program Keluarga Harapan Naik 100 Persen jadi Rp 32,5 Triliun

Bantuan akan disalurkan dengan mempertimbangkan beban tanggungan dari setiap keluarga, besaran nilai setiap penerima bantuan tahun depan tidak sama.

Anggaran untuk Program Keluarga Harapan Naik 100 Persen jadi Rp 32,5 Triliun
Tribun Jabar/ Ferri Amiril
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat, di Gedung Assakinah Kabupaten Cianjur, Rabu (28/11/2018). 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Anggaran Bantuan Sosial Non-tunai Program Keluarga Harapan (PKH) akan naik 100 persen pada tahun depan. Nilai bantuan mencapai Rp 32,5 triliun, sebelumnya nilai bantuan sekitar Rp 17,8 triliun.

"Ada kebijakan kuat dari bapak Presiden RI, Jokowi, yang direspons DPR melalui Komisi VIII dan Badan Anggaran. Mereka menyetujui kenaikan bantuan sosial untuk PKH sekitar 100%. Dari posisi Rp17,8 triliun, tahun depan sudah ditetapkan menjadi Rp32,5 triliun," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat, saat ditemui di Gedung Assakinah Kabupaten Cianjur, Rabu (28/11/2018).

Ia mengatakan, bantuan akan disalurkan dengan mempertimbangkan beban tanggungan dari setiap keluarga. Artinya, besaran nilai setiap penerima bantuan tahun depan tidak akan sama.


"Jadi kalau tahun ini flat antara Rp 1,7 juta sampai Rp 2 juta setiap keluarga, maka tahun depan akan diperhitungkan indeks bansosnya, seperti ada anggota keluarga yang hamil, dan indeks lainnya," katanya.

Penghitungan indeks penaikan nilai dana bansos PKH itu terdiri dari ibu sedang hamil atau keluarga yang memiliki balita, sebesar Rp 2,4 juta per tahun, keluarga yang memiliki anak SD indeks bantuannya Rp 900 ribu, keluarga yang memiliki anak SMP bantuannya Rp 1,5 juta, keluarga yang SMA itu Rp 2 juta.

Bagi keluarga yang tinggal bersama lanjut usia 60 tahun ke atas akan mendapat tambahan Rp 2,4 juta per jiwa, keluarga yang tinggal bersama penyandang disabilitas berat mendapatkan tambahan Rp 2,4 juta per jiwa, dan bantuan tetap sebesar Rp 550 ribu per tahun per keluarga.

"Itu akan diterapkan pada 2019 yang bantuannya nonflat," ujarnya.

Kemensos RI Ajak Masyarakat Memberikan Keberpihakan Terhadap Penyandang Disabilitas

Asumsi penghitungan kenaikan besaran dana bansos itu sudah rasional karena di antaranya melibatkan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Dunia, serta Kementerian Keuangan.

"Tingkat kemiskinan saat ini di kisaran 9,82%. Dengan naiknya besaran bantuan sosial, maka tingkat kemiskinan bisa ditekan menjadi 9,3% hingga 9,5% di akhir 2019. Berarti target menekan tingkat kemiskinan dalam RPJMN sebesar 8,5% hingga 9,5% itu tercapai," katanya.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyaluran dana bantuan sosial di antaranya mengurangi gizi buruk, mencegah stunting, meningkatkan kualitas hidup 1.000 hari pertama, dan menekan angka putus sekolah dari SMP ke SMA, serta dari SMA ke perguruan tinggi.

Sebab, dari program tersebut ada perhatian khusus bagi ibu hamil dan memiliki balita serta anak SMP dan SMA.
Sejauh ini, lanjut Harry, penyaluran Bantuan Sosial Nontunai PKh sudah terselesaikan dengan baik. Tahun ini pencairan sudah memasuki tahap keempat.

Sekda Kota Cirebon Apresiasi TPID Kota Cirebon yang Dinilai Cepat Merespon Kebutuhan Masyarakat

Penulis: Ferri Amiril Mukminin
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved