134 Orang Gila di Kota Cirebon Masuk Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019

"Untuk orang gila masuk kategori difabel tuna grahita itu ada 134 orang," ujar Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kota Cirebon, Efar Januar Udnur

134 Orang Gila di Kota Cirebon Masuk Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019
Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
Jajaran Komisioner KPU Kota Cirebon saat Rakor Persiapan PSU Pilwalkot Cirebon di KPU Kota Cirebon, Jl Palang Merah, Kota Cirebon, Senin (17/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Ratusan penderita gangguan jiwa di Cirebon tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon mendata jumlah penderita gangguan jiwa untuk Pemilu 17 April 2019 sedikitnya mencapai 134 orang.

"Untuk orang gila masuk kategori difabel tuna grahita itu ada 134 orang," ujar Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kota Cirebon, Efar Januar Udnur, saat ditemui di KPU Kota Cirebon, Rabu (28/11/2018).

Ia mengatakan, jumlah tersebut tersebar secara merata di lima kecamatan Kota Cirebon.

Di antaranya, Kecamatan Kejaksan 20 orang, Kecamatan Lemahwungkuk 31 orang, Kecamatam Harjamukti 31 orang, Kecamatan Pekalipan 31 orang, dan Kecamatan Kesambi 21 orang.

Menurut dia, data itu diperoleh berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) Pilgub Jawa Barat 2018.

Penasihat Hukum Terdakwa Kasus Korupsi Senilai Rp 566 Miliar di BJB Syariah, Pelajari Dakwaan Jaksa

Saat dilakukan coklit langsung, seseorang akan terlihat tergolong difabel atau tidak.

"Kalau tergolong difabel, dimasukkan ke aplikasi sistem daftar pemilih (SIDaLIH)," kata Efar Januar Udnur.

Ia mengatakan, sesuai PKPU Nomor 11 tahun 2018, semua orang yang memiliki kartu identitas, termasuk penyandang gangguan mental harus dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).


Selanjutnya bagi orang yang mendapat surat keterangan mengidap gangguan mental dari dokter jiwa akan langsung dicoret dari DPT.

Jika sampai hari pencoblosan penderita gangguan jiwa yang masuk DPT itu tidak mendapat surat keterangan dokter jiwa, maka dipastikan orang tersebut memiliki hak pilih.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved