Belum Lepas Jabatan, Kades Ini Diminta Bawaslu Dicoret dari Daftar Caleg Kota Cirebon

Ketua Bawaslu Kota Cirebon, M Joharudin, Agung Mintardja masih berstatus sebagai kades saat mendaftar sebagai caleg DPRD Kota Cirebon.

Belum Lepas Jabatan, Kades Ini Diminta Bawaslu Dicoret dari Daftar Caleg Kota Cirebon
Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
Ketua Bawaslu Kota Cirebon, M Joharudin (kanan), saat ditemui di KPU Kota Cirebon Jalan Palang Merah, Kota Cirebon, Kamis (23/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon menemukan kepala desa aktif tercantum dalam daftar calon tetap (DCT) DPRD Kota Cirebon.

Dia adalah Agung Mintardja, caleg Partai Golkar nomor urut 8. Agung Mintardja adalah kepala desa aktif di Kabupaten Kuningan.

Ketua Bawaslu Kota Cirebon, M Joharudin, meminta KPU Kota Cirebon mencoret Agung dari DCT.

Menurut dia, hal itu sesuai putusan sidang Bawaslu Jawa Barat yang digelar pekan lalu.

"Dalam putusan itu Agung dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk ditetapkan dalam DCS dan/atau DCT," kata M Joharudin saat ditemui di Bawaslu Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Selasa (27/11/2018).

Ia mengatakan, Agung Mintardja masih berstatus sebagai kades saat mendaftar sebagai caleg DPRD Kota Cirebon.

Mengintip Masjid Syayid Abdul Rahman Al-Usman di Cirebon, Mitosnya Dibangun dalam Satu Malam

Laksamana Cheng Ho Sangat Berperan dalam Penyebaran Islam di Jawa Barat, Bawa Mubalig ke Cirebon

Hingga penetapan daftar calon sementara (DCS) dan DCT, Agung Mintardja tidak menyerahkan surat pengunduran diri atau sedang dalam proses pengunduran diri oleh pejabat berwenang.

Padahal, caleg berstatus kades harus mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) poin k PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Dalam persyaratannya, yang bersangkutan hanya melampirkan surat pernyataan formulir BB1 yang menyatakan statusnya wiraswasta," ujar M Joharudin.

Ia mengatakan, formulir BB2 pada berkas Agung juga tidak ada status khusus.

Menurut dia, hal itu jelas bertentangan dengan asas Pemilu Jujur sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017.

"Putusan Bawaslu Jabar juga memerintahkan instansi berwenang membina Agung," kata M Joharudin.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved