Dedi Mulyadi Beberkan Solusi ''Pembersihan'' PNS Anti Pancasila di Lembaga Negara

Menurut Dedi Mulyadi, dibutuhkan dua pendekatan sekaligus untuk maksimalisasi ikhtiar tersebut.

Dedi Mulyadi Beberkan Solusi ''Pembersihan'' PNS Anti Pancasila di Lembaga Negara
istimewa
Dedi Mulyadi di Purwakarta 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto 

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin wilayah Jawa Barat, Dedi Mulyadi memiliki solusi ‘pembersihan’ PNS anti Pancasila di setiap lembaga negara. Menurut Dedi Mulyadi, dibutuhkan dua pendekatan sekaligus untuk maksimalisasi ikhtiar tersebut.

Dua pendekatan itu terdiri dari pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan kultural dapat dilakukan dengan cara penyaringan penuh pemahaman ideologi Pancasila di kalangan PNS.

“PNS ini benteng Pancasila di tengah kehidupan masyarakat. Masak gak setuju dengan Pancasila? Karena itu, masing-masing lembaga negara harus melakukan screening mulai dari hari ini. Itu penting dilakukan,” kata Dedi Mulyadi saat diundang sebagai budayawan dalam acara Penguatan Wawasan Kebangsaan di Bale Guru Linuhung, Gg Beringin, Kelurahan Nageri Tengah, Purwakarta, Rabu (21/11/2018).

Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan, secara kultural, penolakan terhadap Pancasila merupakan cermin etos kerja yang buruk. Karena itu, kultur tersebut harus segera dihilangkan melalui penguatan budaya kerja.

Jika tidak berhasil, maka langkah terakhir berupa pemecatan dari status PNS harus dilakukan oleh pemerintah.

Pelatih dan Pemain Sepakat Damai tapi Fernando Soler Kini Jadi Misteri, Tak Diketahui Keberadaannya

“Rekomendasi dari sini adalah pemecatan. Kenapa? agar negara ini efisien. Mereka digaji dengan menggunakan uang negara. Jadi, harus taat pada dasar negara,” ujarnya.


Soliditas Antar Lembaga Negara

Dedi Mulyadi meminta pemerintah pusat segera menindaklanjuti usulannya tersebut. Secara teknis, TNI/Polri dan para akademisi harus terlibat aktif menyikapi permasalahan ini.

“Seluruh lembaga negara harus aktif menyikapi masalah PNS anti Pancasila. Ini masalah serius,” katanya.

Terpisah, Kepala BKPSDM Purwakarta, Ruslan Subanda mengatakan pihaknya menanggapi serius rilis Kemendagri tentang PNS anti Pancasila. Bulan depan, institusinya akan melakukan assesmen dan tes kompetensi kebangsaan ASN di Purwakarta.

Koran Turki Klaim Dapatkan Rekaman Percakapan Pembunuhan Jamal Khashoggi, Ini Penggalan Transkripnya

“Mulai bulan depan, kita assesmen. Ini wajib bagi seluruh pegawai. Nanti, ini kita gunakan untuk mutasi dan promosi,” ujarnya.

Berdasarkan data sementara, Ruslan memastikan di Purwakarta tidak ada PNS yang menolak Pancasila. Karena itu, secara kesimpulan dia menunggu kepastian hasil assesmen.

“Kita tunggu ya. Tetapi kalau kita lihat memang tidak ada, tunggu langkah selanjutnya saja,” katanya.

Penulis: Haryanto
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved