Ini Kata Ketua Komisi I DPRD Soal Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkab Tasikmalaya

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Arif Rahman turut berkomentar mengenai kasus dugaan korupsi dan hibah Pemkab Tasikmalaya.

Ini Kata Ketua Komisi I DPRD Soal Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkab Tasikmalaya
Tribun Jabar/Mega Nugraha
Tersangka kasus dana hibah Pemkab Tasikmalaya digiring polisi di Mapolda Jabar. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Arif Rahman turut berkomentar mengenai kasus dugaan korupsi bansos dan dana hibah Pemkab Tasikmalaya tahun anggaran 2017.

Selain prihatin, dia berharap kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh di tubuh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

"Tentunya prihatin, ini harus jadi evaluasi bersama dari sisi program harus lebih tepat sasaran dan transparan. Kemudian pengawasan harus lebih ditingkatkan sehingga tidak lagi terjadi hal seperti ini," ujar Arif Rahman saat dihubungi Tribun Jabar, Jumat (16/11/2018) siang.

Karena hal ini, lanjutnya, roda pemerintahan serta program pembangunan ke depan sedikit terhambat.

Tersangka Korupsi Dana Hibah Kabupaten Tasikmalaya Memalingkan Muka, Tak Ucapkan Sepatah Kata Pun

Terlebih, Sekda Abdul Khodir yang menjadi tersangka menjabat sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

"Saat ini sedang pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang 30 November ini harus segera ditetapkan," ujarnya.

Dia berharap segera ada penunjukan penjabat Sekda karena akan mempengaruhi program kerja yang ada.

"Semoga segera ada penujukan Plt agar pembahasan segera selesai mengingat tenggat waktu sudah ditetapkan," harapnya.

Polda Jabar secara resmi menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi bansos dan dana hibah Pemkab Tasikmalaya tahun anggaran 2017, Jumat (16/11/2018).

Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkab Tasikmalaya Tak Terkait Pilkada, Niat Jahatnya Ada di Sekda

Dari sembilan tersangka, satu di antaranya merupakan pejabat teras pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yakni Sekretaris daerah, Abdul Kodir.

Sementara untuk delapan tersangka lainnya yakni, Maman Jamaludin selaku Kabag Kesra, Ade Ruswandi selaku Sekretaris DPKAD, Endin selaku Irban Inspektorat, Alam Rahadian dan Eka Ariansyah selaku staf Bagian Kesra serta tiga orang dari unsur swasta. Yakni Lia Sri Mulyani, Mulyana dan Setiawan.

Polda Jabar menetapkan sembilan tersangka yang merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan pihak sipil dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 3,9 miliar tersebut.

Penulis: Isep Heri Herdiansah
Editor: Yongky Yulius
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved