Cegah 12 Modus Korupsi di Jawa Barat, Ridwan Kamil Minta Sekda Intens Berkomunikasi dengan KPK
“Pak Sekda saya minta intens ya komunikasi dengan KPK,” kata Ridwan Kamil di Rakor Pelayanan Satu Atap
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Tarsisius Sutomonaio
Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta Sekda Jabar Iwa Karniwa untuk intens berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini dilakukan untuk mencegah berbagai modus korupsi terjadi di berbagai sektor, terutama soal perizinan di Jabar.
“Pak Sekda saya minta intens ya komunikasi dengan KPK,” kata Ridwan Kamil di Rakor Pelayanan Satu Atap di kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, Jalan Windu, Bandung, Selasa (13/11/2018).
Menurut pria yang akrab disapa Emil ini, KPK sudah memberikan panduan terkait dengan pelayanan publik agar bebas korupsi. Pihaknya juga sudah memetakan setidaknya ada 12 modus korupsi yang terjadi di daerah.
“Modusnya banyak sekali. Saya catat ada 12 modus, mulai dari mengutip lelang, ikut mengatur proyek, dan mendapatkan kutipan dari anak buah dengan alasan dana operasional,” ujarnya.
• Batununggal Jadi Kecamatan Terbaik se-Jawa Barat, Ini Alasannya
• LO Bantah Tipu Pria asal Irak: Saya yang Biayai Hidupnya di Bandung, Bayar Apartemen
Selain itu, kata Emil, ada juga ulah kontraktor yang menurunkan spesifikasi proyek untuk meraup keuntungan. Emil meminta agar dengan komunikasi yang intens, Pemprov Jabar bisa melakukan pencegahan lebih awal bersama KPK.
Ridwan Kamil juga menyoroti kinerja Inspektorat yang perlu penguatan lebih maksimal mengingat saat ini dalam hal pengawasan masih terhambat karena memeriksa sesama ASN.
“Harus dibuka staf, bisa dari luar sehingga tidak ada kekagokan yang terjadi,” tuturnya.
Pihaknya memastikan upaya pencegahan korupsi di segala sektor ini dilakukan demi mewujudkan Jabar menjadi provinsi juara.
Selain itu pihaknya ingin menjawab tantangan dari Presiden Joko Widodo terkait Jabar menjadi provinsi digital terbaik.
Ridwan Kamil pun mengharapkan sistem perizinan di Jawa Barat semua harus online di era digital saat ini.
Menilik Kemungkinan Peserta SKD CPNS yang Tak Lolos Passing Grade Bisa Lanjut ke Tahap SKB https://t.co/JAkEesTpP2 via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) November 13, 2018
Menurutnya, di kepemimpinan dirinya dan Uu Ruzhanul Ulum, sistem perizinan secara online akan menstandardisasi kualitas pelayanan pada masyarakat. Sistem ini akan diterapkan di semua kabupaten kota di Jawa Barat.
"Semua harus satu pintu, tidak boleh banyak pintu lagi. Saya kasih waktu bagi yang belum satu pintu selama enam bulan untuk mensinkronisasi standar ini," kata Ridwan Kamil.