Sorot

Belajar dari Nuril

Kasus Nuril memberikan pelajaran berharga, bahwa hukum ini nyata, bukan sesuatu yang ada di awang-awang

Belajar dari Nuril
dok. pribadi / facebook
Arief Permadi 

Oleh Arief Permadi, Wartawan Tribun

BAIQ Nuril Maknun (36), mantan pegawai honorer bagian tata usaha (TU) di SMA Negeri 7 Mataram, akhirnya harus menerima kenyataan pahit lagi. Nuril, yang sempat divonis bebas atas kasus pelanggaran UU ITE yang melilitnya pada 2017 oleh PN Mataram, harus kembali masuk penjara setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Kejaksaan Tinggi NTB.

Tak hanya divonis enam bulan penjara, ibu tiga anak ini juga harus membayar denda yang tak tanggung-tanggung jumlahnya: setengah miliar rupiah. Nuril didakwa dengan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus Nuril bergulir bertahun-tahun sebelum akhirnya sampai di pengadilan. Kasus ini berawal dari curhatan HM, kepala sekolah tempat Nuril bekerja sebagai tenaga honorer di SMAN 7 Mataram. Kepada Nuril, HM kerap menceritakan kisah-kisah perselingkuhannya, baik secara langsung maupun melalui pesawat telepon. Hal itu terjadi tahun 2012.

Merasa terganggu oleh kelakuan HM, Nuril pun merekam curhatan HM itu di telepon genggamnya. Hanya merekam, tak menghapusnya, tapi juga tak menyebarkannya kepada orang lain.

Belakangan diketahui, ada seorang teman Nuril, IM, yang ternyata mengetahui keberadaan rekaman tersebut. Berdasar informasi dari IM itulah, sejumlah teman yang lain mendatangi dan berusaha membujuk untuk menyerahkan rekaman tersebut. Singkat cerita, Nuril pun akhirnya menyerahkan rekaman tersebut kepada IM. Itu terjadi pada 2014, atau dua tahun setelah Nuril merekam percakapan dengan HM.

IM bersama guru-guru yang ada di sekolah kemudian melaporkan hal itu kepada Kepala Dinas Pendidikan. Akibat tersebarnya rekaman ini, karier HM sebagai kepala sekolah terhenti. Nuril, yang saat itu bekerja sebagai tenaga honorer, pun akhirnya dipecat.

Upaya perdamaian sempat dilakukan Nuril dengan HM. Nuril bahkan memenuhi permintaan HM untuk menghapus semua rekaman, baik yang ada di ponsel, laptop, maupun perangkat lain. Namun, HM yang belum terima akhirnya melaporkan Nuril ke Polres Mataram. Sejak itulah, kasus bergulir ke ranah hukum.

Sejak kasusnya bergulir di Polres Mataram, beberapa kali, baik pihak sekolah maupun keluarga Nuril datang ke rumah HM untuk meminta maaf dan berdamai. Kali ini upaya damai itu berhasil. Namun, kasus hukum tetap berlanjut.

Tak hanya itu, sejak 27 Maret 2017, Nuril bahkan harus mendekam di tahanan. Nuril baru kembali bebas setelah PN Mataram memutusnya tak bersalah. Namun, kebebasan itu ternyata hanya sesaat lantaran MA menerima banding yang diajukan kejaksaan.

Putusan MA sontak menuai reaksi. Sejumlah pihak protes. MA dinilai lalai mencermati kasus ini secara utuh.

Kita tentu juga prihatin pada kasus ini. Melihat anatomi kasusnya, putusan bebas rasa- rasanya lebih adil untuk diberikan. Tapi hukum bukan soal rasa, melainkan soal bagaimana seseorang harus menanggung konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Di sisi lain, kasus Nuril juga memberikan pelajaran berharga, bahwa hukum itu nyata, bukan barang khayalan yang mengapung di awang-awang. UU ITE beserta pasal-pasal dan ancaman hukumnya itu ada dan konsekuensinya nyata. Siapa pun teledor --sengaja atau tak disengaja--  bisa dibui tanpa kecuali. (*)

Penulis: Arief Permadi
Editor: Arief Permadi
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved