Cegah Pungli di Kalangan PNS Kabupaten Bandung, Pemkab Bandung Perpanjang Kerjasama dengan Kejaksaan

Untuk mencegah pungli yang dilakukan PNS, Pemkab Bandung menandatangani perpanjangan kesepakatan bersama dengan Kejari Bale Bandung

Cegah Pungli di Kalangan PNS Kabupaten Bandung, Pemkab Bandung Perpanjang Kerjasama dengan Kejaksaan
ISTIMEWA
Pemkab Bandung 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Untuk mencegah adanya pungutan liar (pungli), yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelayan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menandatangani perpanjangan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung.

Penandatanganan kesepakatan yang berlaku mulai tahun 2018 sampai tahun 2023 itu, dilakukan Bupati Bandung Dadang M Naser dengan Kepala Kejari Bale Bandung Toto Sucasto di sela-sela acara Sosialisasi Pencegahan Pungli Bagi PNS yang berlangsung di Aula SMPN 1 Margahayu, Kecamatan Margahayu beberapa waktu lalu.

"Ini kerjasama dalam rangka penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Sebelumnya sudah ada pola pencegahan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)," ujar Bupati.

Melalui kerjasama dan sosialisasi ini, kata Dadang, semua PNS harus memahami mana lampu merah, mana kuning, mana hijau, yang dimaknai sebagai peringatan agar terhindar dari pungli yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.

Selain itu para PNS harus melek hukum, mau bertanya dan berkonsultasi dengan pihak berwenang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Makanya ada pendampingan dari Kejari, agar kita tidak salah dalam melangkah. Harus dicegah, jangan sampai ada perilaku yang berdampak atau disinyalir melawan hukum," katanya.

Kerajinan Keramik Asal Purwakarta yang Sudah Mendunia Selalu Menjadi Daya Tarik Wisatawan

Jokowi Minta Pendukungnya Jawab Isu Negatif dan Hoaks Tentang Kinerjanya di Masyarakat

Dadang melarang keras sekolah melakukan pungutan iuran kepada siswanya dengan dalih apapun.

Sekolah harus pintar dalam mencari sumber dana, baik untuk membiayai operasional sekolah maupun untuk membiayai siswa.

"Terutama buat siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, bisa dari CSR (Corporate Social Responsibility) atau Badan Amil Zakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPPD Kabupaten Bandung Erick Juriara menambahkan, sosialisasi tersebut dilakukan sebagai bentuk pembinaan terhadap PNS di Lingkungan Pemkab Bandung.

Selain itu juga untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi, menuju masyarakat Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing.

"Bebas dari pungli dan korupsi serta mampu menyelesaikan masalah hukum di bidang keperdataan dan ketatausahaan negara," katanya. (mud)

Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved