KPK Ungkap Alasan Tuntut Zumi Zola 8 Tahun Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tuntutan 8 tahun penjara terhadap Gubernur Jambi periode 2016-2021, Zumi Zola Zulkifli.

KPK Ungkap Alasan Tuntut Zumi Zola 8 Tahun Penjara
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Zumi Zola menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/9/2018). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tuntutan 8 tahun penjara terhadap Gubernur Jambi periode 2016-2021, Zumi Zola Zulkifli, melalui pertimbangan yang cukup.

"Tuntutan itu sudah dengan pertimbangan yang cukup, yang dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dan kemudian diusulkan pada pimpinan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

"Mungkin poin yang juga penting setelah proses hukum terhadap Zumi Zola ini bagaimana dengan pihak lain yang disebutkan oleh JPU juga harus dimintakan pertanggungjawabannya itu. Yang sedang didalami saat ini terkait dengan dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD (Provinsi Jambi)," ujarnya.

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Zumi Zola menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/11/2018). Gubernur Jambi nonaktif itu dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider enam bulan penjara. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Zumi Zola menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/11/2018). Gubernur Jambi nonaktif itu dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider enam bulan penjara. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Selain itu, kata Febri, KPK juga akan melihat lebih jauh dari fakta-fakta persidangan yang ada dan juga melihat kesesuaian antara satu bukti dengan bukti yang lain serta dalam putusan hakim nantinya.

"Hakim kan akan menilai juga dari fakta persidangan siapa yang terbukti menerima aliran dana dengan informasi-informasi awal yang sudah dibuka di persidangan. Jadi, aliran pada anggota DPRD menjadi salah satu poin yang diperhatikan oleh KPK," kata Febri.

Sebelumnya, Zumi Zola Zulkifli dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved