Bawaslu Purwakarta Awasi Caleg yang Diduga Pakai Anggaran Negara untuk Berkampanye

Diduga banyak calon anggota legislatif (caleg) dan parpol peserta pemilu 2019 yang mempolitisasi bantuan pemerintah untuk kepentingan politik.

Bawaslu Purwakarta Awasi Caleg yang Diduga Pakai Anggaran Negara untuk Berkampanye
ISTIMEWA
Bawaslu Purwakarta menggelar Rakernis di Aula Hotel Harper, Bungursari, Purwakarta, Jumat (12/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Diduga banyak calon anggota legislatif (caleg) dan parpol peserta pemilu 2019 yang mempolitisasi bantuan pemerintah untuk kepentingan politik.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purwakarta mengimbau kepada para caleg maupun parpol untuk tidak menyalahgunakan anggaran negara.

Hal itu dikatakan oleh Komisoner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Purwakarta, Oyang Este Binos saat  dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (6/11/2018).

"Kami dari Bawaslu akan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran negara demi ambisi politik oleh pihak-pihak tertentu," kata Binos.

Sebab, menurutnya, program bantuan pemerintah memiliki potensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik pribadi.

Bupati Bandung Usul, Duit Ganti Rugi Pembebasan Lahan Legok Nangka Pakai APBD Provinsi Dulu

Bahkan kata Binos, caleg petahana yang paling memungkinkan melakukan politisasi anggaran.

Baik yang maju dalam kontestasi Pemilu, maupun yang mensponsori pihak tertentu. Termasuk juga menggunakan anggaran negara sebagai modal pemenangan, atau modal untuk menggaet suara pemilih.

"Politisasi anggaran adalah kejahatan yang disebut korupsi politik, merupakan pelanggaran serius yang  dapat merusak sendi-sendi demokrasi," ujarnya.

Binos menyebut, selama ini telah banyak kasus penyelewengan program bantuan untuk kepetingan politik yang ditangani aparat penegak hukum.

Baik itu untuk dana hibah, dana bantuan sosial (Bansos) dan dana program-program populis lain.


Oleh karena itu, ia mengimbau kepada semua pihak jika ada bantuan atau angaran negara yang diarahkan untuk kepentingan politik Pemilu, segera dilaporkan ke Bawaslu.

Pihaknya akan sesegera mungkin menindaklanjuti tindakan tersebut. Pelakunya bisa dijerat pasal tindak pidana pemilu jika terbukti memainkan anggaran negara untuk berkampanye.

"Kalau pelaku memobilisasi, mengarahkan warga lewat bantuan pemerintah, bisa dikenakan pasal tindak pidana pemilu," katanya.

Penulis: Haryanto
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved