Pemprov Jabar Raih Penghargaan Kategori 'Informatif' dalam Penganugerahan KIP

Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk keseriusan Pemprov Jabar dalam mengelola informasi secara luas dan terbuka.

Pemprov Jabar Raih Penghargaan Kategori 'Informatif' dalam Penganugerahan KIP
Istimewa
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menerima penghargaan ini langsung dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Senin (05/11/2018). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menerima Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) atas capaian sebagai Provinsi 'Informatif' dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menerima penghargaan ini langsung dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Senin (05/11/2018).

Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk keseriusan Pemprov Jabar dalam mengelola informasi secara luas dan terbuka.

"Ini bagian dari semangat Pemerintah Provinsi, para ASN, juga masyarakat Jawa Barat bahwa saat ini kita hidup di situasi yang sudah sangat terbuka. Sebagai pemimpin, tentu kami juga harus terbuka sesuai dengan kebutuhan dan kemauan masyarakat," ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat ditemui seusai menerima penghargaan.

"Ke depan kita akan lihat aspek mana saja yang perlu dipertahankan dan yang kurang akan kita perbaiki," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meraih kategori Provinsi Informatif sebagai hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik setelah melalui beberapa tahap penilaian.

Masih Kecewa, Tony Sucipto Tak Peduli Hasil Banding Persib Bandung atas Kasus Haringga Sirla

Soal Dana BPMU Belum Cair dan Diprotes FKSS, Sekda Jabar Tanggapi Begini

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Badan Publik Tahun 2018 dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat guna mengetahui pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Badan Publik sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam monev itu, Komisi Informasi Pusat menilai beberapa indikator, yaitu Indikator Pengembangan Website, Indikator Pengumuman Informasi Publik, Indikator Pelayanan Informasi Publik, dan Indikator Penyediaan Informasi Publik.

Kemudian, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di Jawa Barat, Emil bersama jajarannya akan melakukan monitoring langsung, dengan cara bertanya pada masyarakat.

"Nanti kita evaluasi pada masyarakat apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sesuai ekspektasi atau belum. Kalau belum kita akan berupaya untuk terus memperbaikin diri," kata Ridwan Kamil.

Halaman
12
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved