Kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Naik, Buruh Sejahtera? Cek Dulu Kenaikan Harga-harga

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat yang pada tahun sebelumnya sekira Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,6 juta.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Naik, Buruh Sejahtera? Cek Dulu Kenaikan Harga-harga
TRIBUN JABAR/SELI ANDINA
Seorang pekerja sedang mengoperasikan mesin penenun di perusahaan kain sarung di Majalaya, Kabupaten Bandung, Senin (10/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Resi Siti Jubaedah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat diumumkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebesar 8,03 persen.

Upah Minimum Provinsi  (UMP) Jawa Barat yang pada tahun sebelumnya sekira Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,6 juta.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tersebut menurut pakar ekonomi Unpas, Acuviarta Kartabi, akan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Hal itu dikarenakan pendapatan nominalnya naik. Maka, efeknya pada buruh ada peningkatan kesejahteraan.

"Tentu saya kira kenaikan upah itu akan meningkatkan kesejahteraan buruh, karena pendapatan nominalnya naik. Upah minimun itukan batas bawah, maka secara otomatis kalau upah minimumnya naik, tentu efeknya pada buruh ada peningkatan kesejahteraan," ujar Acuviarta Kartabi saat dihubungi Tribun Jabar melalui ponselnya, Kamis (1/11/2018).

Meski begitu juga harus melihat bagaimana tren kenaikan harga, terutama yang berkaitan dengan inflasi.

Ridwan Kamil Akan Merevisi UMSK, Pakar Ekonomi Unpas Nilai Langkah Emil Menggembirakan

"Meskipun kita juga harus melihat bahwa bagaimana tren kenaikan harga kedepan terutama berkaitan dengan inflasi," ujar Acuviarta Kartabi.

Kenaikan UMP tersebut, tentu harus ada dasar pertimbangannya.

Pertimbangan tersebut dikarenakan Pergub nomor 54 itu tidak melibatkan buruh.

Selain itu, kurang melibatkan faktor-faktor yang sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003.

UMP DKI Jakarta Ditetapkan Rp 3,9 Juta, Naik 8,03 Persen dari Tahun Sebelumnya

"Kalau saya lihat bahwa kenaikan dari 1,5 ke 1,6 itu ya tentu harus ada dasar pertimbangannya kan begitu," ujar Acuviarta Kartabi.

"Pertimbangannya kenapa, karena dianggap kan PP Pergub nomor 54 itu tidak melibatkan buruh, yang saya dengar ya. Yang kedua bahwa kurang melibatkan faktor-faktor yang sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003," jelas Acuviarta Kartabi.

Penulis: Resi Siti Jubaedah
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved