Gempa Donggala

Pemerintah Batasi Relawan Asing di Palu, Ini Penjelasan BNPB

Sutopo menjelaskan bahwa setiap bantuan termasuk relawan asing harusnya baru bisa masuk setelah dikoordinasikan dan disetujui.

Pemerintah Batasi Relawan Asing di Palu, Ini Penjelasan BNPB
Indra Akuntono
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho Powered by Telkomsel BlackBerry® 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengungkapkan alasan pemerintah membatasi relawan asing.

Aturan mengenai pembatasan tersebut dimuat dalam Peraturan Pemerintah 23/2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Menurut Sutopo, aturan tersebut diambil bukan untuk mencegah bantuan dan relawan dari luar negeri.

Namun, pihaknya melakukan hal itu untuk memperkuat koordinasi antara relawan dan pemerintah.

"Untuk memastikan bahwa mereka mengutamakan koordinasi dengan tim dan Indonesia yang memimpin proses penyelamatan dan upaya pemulihan," ujar Sutopo di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

Menurut Sutopo, segala bantuan dan relawan asing harus sesuai izin dan koordinasi tim nasional penanganan bencana Sulawesi Tengah dan Kementerian Luar Negeri.

Sedangkan untuk bantuan LSM internasional berkoordinasi dengan PMI.

Sutopo menjelaskan bahwa setiap bantuan termasuk relawan asing harusnya baru bisa masuk setelah dikoordinasikan dan disetujui.

Hal ini dilakukan agar fungsi bantuan tersebut jelas.

"Namun faktanya, banyak yang ujug-ujug masuk ke wilayah Palu yang tidak ada koordinasi, tidak ada izin ya kita harus atur itu," ungkap Sutopo.

Bantuan yang diberikan pun dibatasi pemerintah.

Pemerintah hanya menerima bantuan berupa transportasi udara, genset, tenda, dan water treatment.

Halaman
12
Editor: Ravianto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved