Kenaikan Harga BBM Premium Naik Lalu Tidak Jadi, Anggota Komisi XI DPR Ini Sebut Ada yang Lemah

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Premium menggembirakan bagi masyarakat.

Kenaikan Harga BBM Premium Naik Lalu Tidak Jadi, Anggota Komisi XI DPR Ini Sebut Ada yang Lemah
TRIBUN JABAR / GANI KURNIAWAN
Ilustrasi: Kendaraan antre isi bbm di SPBU Kersamanah, Kabupaten Garut, Minggu (19/7). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Premium menggembirakan bagi masyarakat.

Namun, hal itu menurut dia seperti dilansir Kompas.com, juga menunjukkan lemahnya koordinasi di internal pemerintah.

"Tentu pembatalan seperti ini secara umum menggembirakan untuk masyarakat. Tapi dilihat dari manajemen koordinasi dalam proses pengambilan kebijakan saya kira harus dibuat lebih rapi," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).
Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017). (KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

Ia menyatakan dalam menentukan harga BBM, sedianya ada tiga pihak yang perlu berkoordinasi Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Tangis Roro Fitria Pecah, Mohon-mohon ke Hakim hingga Depan Ibunya, Saya Enggak Kuat Tolongin Saya

Jelang Kontra Persipura Jayapura, Gomez Benahi 2 Lini Persib yang Terlihat Kurang saat Lawan Madura

Ia mengatakan, jika koordinasi di antara ketiganya bagus, maka hal seperti kemarin tak akan terulang.

"Karena memang dibutuhkan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, 3 kementerian ini kan leading sector dalam penentuan BBM. Di bawah Kementerian BUMN ada Pertamina," ujar Hendrawan.

"Saya kira intinya sebenarnya itu dari segi manajemen pemerintahan di lain waktu harus diperbaiki. Tapi dari segi harga yang tidak naik, tentu masyarakat lebih senang," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan Pemerintah batal menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Rabu (10/10/2018) sore ini.

Keputusan ini diambil setelah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Iya ditunda, sesuai arahan Pak Presiden (Jokowi) kita evaluasi lagi kenaikan tersebut," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi saat dihubungi Kompas.com, Rabu sore.

Halaman
12
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved