Gatot Nurmantyo: Tak Berani Perintahkan Prajurit Nobar G30S PKI, KSAD Pulang Kampung Saja!
Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo menuliskan catatan mengenai pemutaran film Gerakan 30 September.
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID - Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo menuliskan catatan mengenai pemutaran film Gerakan 30 September.
Hal ini diungkapkan Gatot Nurmantyo melalui Twitter miliknya, @Nurmantyo_Gatot, Kamis (20/9/2018).
Gatot menuliskan seandainya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tidak berani mengeluarkan perintah kepada prajuritnya untuk menonton film gerakan 30 September, maka KSAD seharusnya melepas pangkatnya.
Gatot pun menantikan perintah dari KSAD untuk menonton film tersebut bagi prajuritnya.
"Kalau KSAD tdk berani memerintahkan nonton bareng film G-30S/PKI, bgaimana mau mimpin prajurit pemberani & jagoan2 spt Kostrad, Kopassus, & semua prajurit TNI AD. Kok KSAD-nya penakut... ya sudah pantas lepas pangkat.
Ingat! Tdk ada hukuman mati utk perintah nonton bareng.
Paling copot jabatan, bukan copot nyawa. Kalau takut, pulang kampung saja.
Krn kasian nanti prajuritnya nanti disamakan dgn pemimpinnya penakut. Kan bisa menjatuhkan harga diri prajurit TNI AD yg terkenal di dunia pemberani plus super nekat.
Tapi saya yakin KSAD dan Panglima TNI bukan tipe penakut. Kita lihat saja pelaksanaannya," tulis Gatot Nurmantyo.
Tweet Gatot Nurmantyo (Capture Twitter)
Diberitakan sebelumnya dari Kompas.com, Gatot Nurmantyo juga pernah mengajak masyarakat melihat film tersebut di tahun 2017.
Presiden RI Joko Widodo saat itu tidak menolak gagasan diputarnya kembali film mengenai Gerakan 30 September.
Hanya saja, Presiden Jokowi meminta agar film itu diproduksi dalam versi yang lebih kekinian agar bisa lebih diterima.
Menurut pengamat politik dan pertahanan Salim Said, sikap Presiden Jokowi tersebut sarat pertimbangan politis.
Apalagi ide nonton bareng (nobar) dilontarkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
"Kenapa Presiden Jokowi tidak melawan gagasan pemutaran film itu? Padahal kalau kita lihat latar belakangnya beliau diangkat, dicalonkan oleh PDIP. Dan orang PDIP banyak yang tidak setuju film itu diputar," kata Salim dalam talkshow Perspektif Indonesia, Sabtu (23/9/2017).
