SOROT

Memagar Uang Rakyat dari Koruptor Setelah ''Benteng'' KPU Roboh

Setelah putusan MA itu, maka dalam Pileg 2019 nanti akan ada banyak mantan napi koruptor yang ingin dipilih, untuk kembali mewakili rakyat.

Memagar Uang Rakyat dari Koruptor Setelah ''Benteng'' KPU Roboh
dokumentasi
Kisdiantoro

Oleh Kisdiantoro
Wartawan Tribun Jabar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan amanah untuk penyelenggarakan Pemilu yang berintegritas dan menghasilkan para wakil rakyat yang dapat menjalankan amanah dari rakyat dengan baik.

Poin itu penting. Sebab, para wakil rakyat itu akan menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan. Apa jadinya jika mereka menjadi anggota legislatif ternyata memiliki niat untuk ‘menggarong’ uang rakyat.

Atau, menjadi wakil rakyat hanya untuk menjadi kepajangan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

Jika hasil pemilu legislatif 2019 menghasilkan para wakil rakyat bermental korup, maka Indoensia yang kini sedang mendapat ujian melemahnya kurs rupiah terhadap dollar Amerika, kondisinya bisa semakin lemah. Bukan mejadi solusi, tapi membuat Indonesia semakin sakit.

Memilih wakil rakyat yang bersih itu penting. Kasus korupsi yang melibatkan wakil rakyat sangat banyak. Hari-hari ini, Anda sering disuguhi tayangan atau pemberitaan anggota DPR yang terhormat, di tengah masa dinasnya, harus wara-wiri ke kantor KPK, dijemput paksa KPK, terjaring operasi tangkap tangan KPK, lalu mengenakan rompi oranye identitas tahanan KPK. Tak lama setelah persidangan tipikor, masuk penjara.

Sejarah mencatat, di Indonesia, ketua DPR-nya tersangkut kasus korupsi dan dipenjara di Lapas Sukamiskin. Adalah Setya Novanto, Ketua DPR yang politikus Partai Golkar divonis 15 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik.

Kasus teranyar, ada 41 orang anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka kasus koruspi. Mereka disangka menerima sejumlah uang suap dari Wali Kota Malang untuk mengesahkan RAPBD-P Kota Malang 2015.

Anda pasti miris, bagaimana mungkin mereka yang dipilih rakyat melalui sebuah pesta demokrasi, tapi menyalahgunakan kewenangannya. Lebih miris lagi, anggota DRPD Kota Malang hanya tersisa 4 orang.

Selain di Malang, 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, juga sedang berurusan dengan KPK. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, kini ada 220 anggota dewan yang diporses KPK karena tersangkut kasus korupsi.
KPU sebagai penyelenggara memiliki inisiatif membentengi negara dan uang rakyat dari wakil rakyat, yang berniat jahat. Upayanya mentok di sana-sini.

Halaman
12
Penulis: Kisdiantoro
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved