Sidak Ombudsman, Masih Ada Diskriminasi Kamar Tahanan di Lapas Sukamiskin

Hal itu berdasarkan temuan Ombudsman RI yang menggelar sidak ke Lapas Sukamiskin, pada Kamis (13/9) malam.

Sidak Ombudsman, Masih Ada Diskriminasi Kamar Tahanan di Lapas Sukamiskin
daniel damanik/tribun jabar
Suasana di depan Lapas Sukamiskin Bandung jelang salat Idul Adha,Rabu (22/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar‎, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Lapas Sukamiskin belum berbenah diri pascaoperasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein yang diduga menerima suap terkait fasilitas di dalam lapas.

Hal itu berdasarkan temuan Ombudsman RI yang menggelar sidak ke Lapas Sukamiskin, pada Kamis (13/9) malam.

"Dari temuan kami memang ada hal-hal yang masih menurut kami masih ada potensi maladminisrasi terutama di Lapas Sukamiskin. Contohnya, diskriminasi di dalam kamar hunian karena masih ada perbedaan kamar hunian dengan kamar lain," ujar Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu di Kantor Kanwil Kemenkum HAM Jabar, Jalan Jakarta Kota Bandung, Jumat (14/9).

Kedatangan anggota Ombudsman ke Kanwil Kemenkum HAM Jabar salah satun‎ya menyampaikan hasil sidak dan diterima Kepala Kanwil, Ibnu Chuldun.

Saat menggelar sidak di Lapas Sukamiskin, Ninik sempat tertahan tidak diperbolehkan masuk selama 30 menit sebelum akhirnya dibuka.

"Diskriminasi itu salah satunya ada kamar yang lebih kecil dibanding kamar hunian tertentu mulai dari luas kamar, fasilitas dan lain-lain yang tidak patut," ujar Ninik.

Fasilitas tidak patut itu, kata dia, perlakuan berbeda antara terpidana korupsi dengan terpidana umum.

Misalnya standar operasional prosedur di dalam lapas kamar ditutup pukul 17.00.

"Tapi di hunian Lapas Sukamiskin masing-masing kamar tidak digembok sehingga warganya bisa leluasa keluar masuk," ujar Ninik.

"Kemudian fasilitas TV besar atau jenis plasma di lorong blok, memang itu hak yang perlu diberikan tapi kalau TV nya sebesar itu dan ternyata sumbangan warga binaan tentunya tidak patut. Harusnya difasilitasi pemerintah."(*)

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ravianto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved