21 PNS Eks Koruptor di Pemprov Jabar, 8 Masih Aktif Segera Dipecat, 13 Orang Duit Pensiunnya Disetop

"Ini harus persuasif dulu walau tidak bisa ditawar. BKD akan menyampaikan siapa saja namanya kepada gubernur,

21 PNS Eks Koruptor di Pemprov Jabar, 8 Masih Aktif Segera Dipecat, 13 Orang Duit Pensiunnya Disetop
Ilustrasi PNS 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 24 PNS Pemprov Jabar masih tercatat sebagai eks koruptor, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Mereka segera diberhentikan melalui keputusan gubernur.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar, Sumarwan Hadisoemarto, mengatakan dari 24 PNS tersebut, 21 di antaranya tercatat sebagai PNS Pemprov Jabar, sisanya merupakan nama ganda dan nama PNS dari daerah lain.

"Mendagri bilang itu bukan kesalahan pemda setempat. Ada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012, dari surat edaran itu, dibolehkan PNS (eks koruptor) aktif. Kita berpegangan pada itu," kata Sumarwan di Gedung Sate, Jumat (14/9/2018).

Begini Kronologi Terbakarnya Minibus di Tol Purbaleunyi

Sumarwan mengatakan dari 21 nama eks koruptor tersebut, hanya 8 orang yang masih merupakan PNS aktif, sisanya sudah pensiunan. Karenanya, PNS aktif akan diberhentikan secara tidak hormat dari tugasnya, begitu juga yang sudah pensiun akan dihentikan aliran dana pensiunnya.

Sesuai Surat Keputusan Bersama Kemenpan RB, Badan Kepegawaian nasional, dan Kemendagri tersebut, katanya, Gubernur Jabar harus segera mengambil langkah pemberhentian dengan tidak hormat kepada 21 orang tersebut, dan penghentian surat keterangan pensiunnya.


"Ini harus persuasif dulu walau tidak bisa ditawar. BKD akan menyampaikan siapa saja namanya kepada gubernur, nama yang sudah kita sinkronkan dengan data pusat," katanya.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah lanjutan terkait rencana pemerintah memberhentikan PNS yang terlibat korupsi namun masih diketahui bekerja seperti biasa.

“Kita akan memintakan pertimbangan terhadap hal-hal yang butuh kepastian baik itu ke Badan Kepegawaian Nasional maupun ke Komisi ASN,” katanya di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (14/9/2018).

Halaman
12
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help