Ketua DPD Gerindra Jabar: MUI Harusnya Menyejukan Suasana, Bukan Malah Bikin Panas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhammad Syarif Abdussalam 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPD Partai Gerindra Jawa Barat menilai pernyataan MUI Jabar yang menyebut gerakan 2019 Ganti Presiden lebih sarat dengan provokasi daripada demokrasi, dinilai akan menambah panas suhu politik jelang Pileg dan Pilpres 2019.

Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Mulyadi mengatakan, gerakan 2019 Ganti Presiden merupakan hak warga negara dalam menyuarakan aspirasi dalam negara yang demokratis.

Mulyadi menilai gerakan ini tidak bertentangan dengan peraturan manapun.

"Sangat disayangkan, MUI harusnya menyejukan suasana, bukan malah membuat suasana semakin panas," kata Mulyadi melalui ponsel, Kamis (2/8/2018).

Mulyadi mengatakan gerakan bertagar #2019GantiPresiden ini dijamin oleh konstitusi sebuah negara demokrasi. Sehingga, masyarakat yang mwnginginkan perubahan pada Pilpres 2019 menggelar deklarasi dan menyampaikan aspirasinya.

Mulyadi berharap pernyataan tersebut tidak menjadi sikap resmi dari MUI. Namun menjadi pernyataan pribadi dari pengurus MUI Jabar.

"Semoga pernyataan tersebut tidak mewakili lembaga MUI yang terhormat, tapi pernyataan pribadi (dari pengurus MUI)," ujarnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar mengimbau masyarakat tidak menggelar atau mengikuti aksi politik sebelum masa kampanye Pileg atau Pilpres 2019 dimulai.

Hal ini menyusul acara gerakan tagar 2019 Ganti Presiden yang rencananya dilaksanakan di Kota Bandung bulan ini.

Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mengatakan imbauan untuk tidak menggelar kegiatan politik ini dikeluarkan setelah berkaca pada kejadian serupa di Batam yang menuai pro dan kontra dan akhirnya berujung pada suasana yang tidak kondusif.

"Ini hasil kajian bersama, setelah mencermati perkembangan politik di Tanah Air. Supaya politik yang tengah memanas ini tetap di koridornya. Karena kalau tidak terkendali, akan mengganggu kehidupan bermasyarakat dan berbangsa," kata Rafani di Kantor MUI Jabar, Rabu (1/8/2018).

Rafani menuturkan kini marak politisasi agama, terutama melalui media sosial, termasuk kegiatan deklarasi 2019 Ganti Presiden oleh kelompok tertentu yang dinilai telah menimbulkan konflik.

"Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa di Jawa Barat akan ada deklarasi Ganti Presiden pada 11 Agustus 2018 di Kota Bandung berbarengan dengan rangkaian acara kegiatan Asian Games 2018 yaitu pawai obor Asian Games," katanya.

Dengan mengacu kepada Fatwa MUI Tahun 2006 tentang Bentuk dan Eksistensi NKRI, ucapnya, MUI Provinsi Jawa Barat menyatakan kegiatan bertagar 2019 Ganti Presiden dinilai lebih dominan memiliki unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inskontitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi.