Satu dari 10 Orang di Jabar Alami Masalah Kejiwaan

Dari total penduduk Jawa Barat sebanyak 45 juta jiwa, jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) mencapai 9,3 persen atau sekitar tiga juta orang.

Satu dari 10 Orang di Jabar Alami Masalah Kejiwaan
shutterstock
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dari total penduduk Jawa Barat sebanyak 45 juta jiwa, jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Jawa Barat mencapai 1,6 persen atau 72.000 orang, sedangkan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) mencapai 9,3 persen atau sekitar tiga juta orang.

Koordinator Komunitas Kesehatan Jiwa Masyarakat Psikiater, Teddy Hidayat, mengatakan dari data BPS tahun 2013 tersebut, kondisi kesehatan jiwa di Jawa Barat terlihat semakin memprihatinkan karena 10,7 persen atau 1.008 orang dari 72.000 ODGJ pernah mengalami pemasungan. Penderita gangguan jiwa berat yang dapat mengakses layanan kesehatan masih di bawah 10 persen.

"Kesenjangan pengobatan gangguan jiwa di Jawa Barat angkanya masih tinggi, yaitu 90 persen. Artinya, hanya 10 persen penderita gangguan jiwa yang mendapat akses layanan kesehatan," kata Teddy dalam Semiloka Kesehatan Jiwa di RS Melinda 2 di Kota Bandung, Sabtu (14/7/2018).

Kelezatan Beef Mozarella Steak Warlaman Cafe, Memang Recommended

Bandung Pro United Berhasil Melaju ke Tingkat Nasional Setelah Rebut Juara OSYSL Zona Bandung

Setiap harinya, kata Teddy, 7.200 ODGJ memerlukan rawat inap, namun mereka yang membutuhkan perawatan intensif ini malah dibiarkan dengan perawatan seadanya di tengah masyarakat dengan potensi kesakitan dan kematian yang tinggi, bahkan mereka mengalami kekerasan seperti pemasungan.

Belum lagi, katanya, tiga juta warga yang mengalami gangguan mental emosional seperti depresi dan dan cemas. Dengan kata lain, 1 dari 10 warga Jabar memiliki masalah kejiwaan. Juga kelompok beresiko tinggi gangguan jiwa seperti anak jalanan, lansia, orang dengan HIV dan AIDS, serta LGBT. Mereka nyaris tidak mendapat penanganan kejiwaan.

Meskipun UU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa diterbitkan empat tahun lalu, ujar Teddy, namun manfaat bagi masyarakat belum dirasakan. Terlebih di daerah, fasilitas dan SDM untuk menangani masalah kejiwaan masih sangat kurang.


Ketua Pansus Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa menjadi payung hukum bagi penanganan kesehatan jiwa di Jawa Barat.

"Setelah perda ini ada, kita masuk ke langkah teknis berbagai masukan seperti road map pelaksanannya sudah ada dan sudah skematis. Tinggal nanti pergerakannya dari pemerintah kabupaten kota," katanya.

Abdul Hadi mengatakan tidak dibutuhkan lagi perda di tingkat kabupaten atau kota, cukup dengan satu peraturan gubernur yang membahas perda tentang kesehatan jiwa ini, maka pelaksanaan penanganan kesehatan jiwa yang lebih komprehensif bisa dilaksanakan.

"Tim Pembina dan Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) nanti membuat tim bawahnya, bersama dinas terkait membuat budgeting anggaran untuk penanganan kesehatan jiwa," katanya.

Selain puskesmas dan rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta pun didorong oleh perda ini untuk menambah unit pelayanan jiwa. Jika kekurangan tenaga ahli jiwa, dokter umum di setiap puskesmas bisa melakukan peningkatan kemampuan penanganan kesehatan jiwa.

Ahli Kesehatan Masyarakat dari Universitas Padjadjaran Deni K Sunjaya, mengatakan roadmap penanganan kesehatan jiwa ini harus dilakukan dulu oleh Pemprov Jabar, baru diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota.

"Sosialisasi mengenai kesehatan jiwa ini harus dilakukan di kabupaten dan kota, kemudian menyusun perencanaan, pembentukan TPKJM dan tim gerak cepat. Selanjutnya dilakukan pembiayaan untuk melakukan program-program real," katanya. (*)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help