Wali Kota Tasik : RT RW Jadi Kunci Agar Penyalahgunaan SKTM pada PPDB Tidak Terjadi

Menurut Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, bahwa RT, RW, dan kelurahan merupakan kunci agar penyalahgunaan SKTM bodong tersebut tidak terjadi.

Wali Kota Tasik : RT RW Jadi Kunci Agar Penyalahgunaan SKTM pada PPDB Tidak Terjadi
Tribun Jabar/ Isep Heri Herdiansah
Wali Kota Tasik, Budi Budiman 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Berdasarkan Permendikbud 14/2018 tentang PPDB tingkat SMA/SMK yang mengatur bahwa tiap provinsi harus menyediakan kuota siswa dari keluarga miskin sebanyak 20 persen.

Berbarengan dengan adanya penerapan zonasi pada penerimaan peserta didik baru tahun ini mengakibatkan menjamurnya penyalahgunaan SKTM yang digunakan oleh orang tua maupun calon siswa untuk bisa masuk ke SMA yang diinginkan.

Punya Gaji Fantastis dari Juventus, Apa yang Bisa Dibeli Cristiano Ronaldo di Indonesia?

Hadapi Inggris di Semifinal Piala Dunia 2018, Kroasia Bakal Lolos dari Lubang Jarum Lagi?

Menurut Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, bahwa RT, RW, dan kelurahan merupakan kunci agar penyalahgunaan SKTM bodong tersebut tidak terjadi.

"RT, RW harus sejujurnya menyampaikan. Jangan sampai fakir miskin jadi 'fakir masa kini', jangan mendaftar sebagai orang miskin kalo mampu, kuncinya RT RW," kata Budi di Kota Tasik, Rabu (11/7/2018) Siang.

Budi menilai peraturan mengenai 20 persen kuota bagi calon siswa dari keluarga tidak mampu harusnya tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.


Untuk itu, lanjut Budi fenomena "rela miskin" saat PPDB berlangsung akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.

"Ya secara nasional ada masalah, tadinya tujuannya bagus, sekolah merata, tentunya akan ada evaluasi," ujarnya. (*)

Penulis: Isep Heri Herdiansah
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help