Mayor Chk Yantoro Sebut Sanksi Tegas bagi Anggota TNI yang Terjerat Kasus Narkoba

Terkhusus bagi Prajurit dan Persit menurut Ferry akan kesulitan melangkah jika tidak ada hukum yang mengatur.

Mayor Chk Yantoro Sebut Sanksi Tegas bagi Anggota TNI yang Terjerat Kasus Narkoba
Tribun Jabar/Daniel Andreand Damanik
Penyuluhan hukum bagi Prajurit dan Persit Yon Zipur 9/LLB, Kota Bandung, Rabu (11/7/2018). 

Laporan Wartawan TribunJabar Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penyuluhan hukum kepada Prajurit dan Persit YonZipur 9/LLB berlangsung di Markas YonZipur 9/LLB, Kota Bandung, Rabu (11/7/2018).

Acara penyuluhan tersebut dihadiri ratusan Prajurit dan Persit Yon Zipur 9/LLB dan terlihat hadir juga Dan Yon Zipur 9 Letkol Czi Ferry Kriswardana S.Sos M.Tr (Han) dan PAKUM DIVIF 1 KOSTRAD, Mayor Chk Yantoro, S.H yang berperan sebagai pemateri.

"Hukum itu penting, Negara kita adalah negara hukum khususnya bagi instansi TNI pada prinsipnya diatur oleh hukum. Adanya batasan-batasan hukum, tujuannya bukan mengekang langkah kita, melainkan untuk meluruskan langkah kita," kata Ferry di Yon Zipur 9, Rabu (11/7/2018).

Terkhusus bagi Prajurit dan Persit menurut Ferry akan kesulitan melangkah jika tidak ada hukum yang mengatur.

Ferry berharap, melalui penyuluhan hukum tersebut, tidak ada lagi aktivitas pelanggaran hukum karena salah mengambil langkah dan salah di mata hukum.

Mayor Chk Yantoro, S.H yang berperan sebagai pemateri juga memaparkan beberapa peristiwa pelanggaran hukum di lingkungan TNI yang sudah pada tahap putusan pengadilan.

"Jika ada indikasi pelanggaran hukum, buktinya harus kuat, jangan menggunakan istilah katanya-katanya, harus pasti. Apa yang saya paparkan, merupakan hal yang sudah terjadi di beberapa satuan TNI," katanya.

Mulai dari pelanggaran disiplin, perzinahan, Kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan wewenang, hingga kasus narkoba, secara jelas dipaparkan oleh Yantoro dihadapan ratusan Prajurit dan Persit.

Menurutnya, tidak ada lagi kasus yang bisa di tutupi, karena teknologi yang semakin canggih dan dibutuhkan kebijaksanaan dari pengguna teknologi untuk menggunakannya.

Transparansi hukum dikatakan Yantoro sangatlah penting. Alasannya, segala sesuatu harus mengedepankan hukum, dan menjadikan hukum sebagai panglima.

Hal menarik yang dijelaskan Yantoro ialah sikap tegas TNI terhadap kasus narkoba.

"Jika anggota TNI terbukti menggunakan narkoba, sanksinya ialah pemecatan. Kami tidak mengenal istilah rehabilitasi. Boleh saja menjalani rehabilitasi, tapi harus dipecat dari satuan TNI dan menjadi warga sipil," kata Yantoro, Rabu (11/7/2018).

Akhir pemaparan penyuluhan hukum tersebut Yantoro mengapresiasi seluruh Prajurit Yon Zipur 9/LLB selama proses Pilkada Serentak 2018 yang masih menjaga netralitas sebagai anggota TNI.

"Dari satuan ini jauh dari permasalahan hukum, apalagi karena Pilkada, semuanya netral dan aman, tidak ada indikasi kecurangan dan ketidaknetralan anggota," katanya.

Penulis: Daniel Andreand Damanik
Editor: Yudha Maulana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help