Ini Dampak Program Gratis BBNKB dan Denda PKB di Garut

Program bebas atau gratis BBNKB dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diselenggarakan pemerintah Jawa Barat di Kabupaten Garut . . .

Ini Dampak Program Gratis BBNKB dan Denda PKB di Garut
tribunjabar/firman wijaksana
Ilustrasi: Sejumlah warga Kabupaten Garut mengantre di Kantor Samsat Garut, Jalan Suherman untuk mengurus penerbitan BPKB, STNK dan TNKB, Jumat (6/1/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Program bebas atau gratis Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diselenggarakan pemerintah Jawa Barat, meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Garut dalam membayar pajak.

Program yang digulirkan pada 1 Juli 2018 hingga 31 Agustus 2018 ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 973/147 - Bapenda tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya, serta Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Spanduk Dukungan untuk Jokowi Terpasang di Kantor Pemkab Bandung dan Stadion si Jalak Harupat

Amien Rais Sindir Tokoh yang Dinilainya Keluar dari Jalan Hidayah, Guntur Romli: Halu Benar

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Garut, AKP Rd Erik Bangun Prakasa, program tersebut disambut baik oleh masyarakat Kabupaten Garut dan banyak masyarakat yang antre untuk membayar pajak.

"Dalam satu hari kantor Samsat Garut mampu melayani pemohon kendaraan roda dua dan empat hingga 100 orang. Peningkatan 40 persen dibandingkan hari biasa," kata Erik saat dihubungi, Rabu (11/7/2018).


Erik mengatakan, program tersebut bertujuan agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pihaknya menilai, ketika sudah melewati batas waktu, banyak yang enggan membayar karena denda pajak.

"Ini bagian dari kepedulian masyarakat yang belum membayar pajak, meski berapa lama pun tunggakannya," kata Erik.

Pihaknya pun mengimbau, masyarakat untuk memanfaatkan program yang dicanangkan pemerintah provinsi ini dapat mengurusi administrasi pajak secepat mungkin.

"Setelah tertib pajak, pengendara akan tertib juga dalam berlalu lintas dan itu sangat berpengaruh," katanya. (*)

Penulis: Hakim Baihaqi
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved