Begini Ide Dedi Mulyadi untuk Meratakan Mutu Pendidikan, Sekolah Tidak Boleh Menolak Siswa

Ia pun memiliki perencanaan untuk pemerataan kualitas sekolah, yang dijelaskannya saat ditemui di rumahnya, Desa Sawah Kulon,Purwakarta

Begini Ide Dedi Mulyadi untuk Meratakan Mutu Pendidikan, Sekolah Tidak Boleh Menolak Siswa
Tribun Jabar/ Haryanto
Saat Dedi Mulyadi bertemu tiga anak yang akan dibantunya di Karawang 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ramainya perbincangan mengenai pemerataan kualitas sekolah, membuat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi memiliki ide untuk hal tersebut.

Dirinta pun menjelaskan bahwa konsep pendidikan karakter dan merata pernah menjadi andalan Dedi Mulyadi saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

Saat itu, kewenangan pengelolaan sekolah mulai dari SD hingga SMA berada di kabupaten/kota masing-masing, sebelum kewenangan SMA dikuasai pemerintah provinsi.

Ia pun memiliki perencanaan untuk pemerataan kualitas sekolah, yang dijelaskannya saat ditemui di rumahnya, Desa Sawah Kulon, Pasawahan, Purwakarta, Rabu (11/7/2018).

Hindari Perpeloncoan, Ini Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru SMP

Prakiraan Susunan Pemain dan Jadwal Inggris Vs Kroasia di Piala Dunia 2018

“SD diubah menjadi 9 tahun, kemudian SMP menjadi SMA. Ruang kelasnya ditambah lebih banyak, agar bisa mengakomodir seluruh siswa yang mendaftar," kata Dedi Mulyadi.

Adanya standar nilai di setiap sekolah, tidak dipermasalahkan olehnya. Namun sekolah tidak boleh menolak siswa yang mendaftar, jika domisili siswa di kelurahan/kecamatan tempatnya tinggal tidak jauh dari sekolah.

Agar bisa menampung siswa yang berdomisili di sekitar sekolah tersebut, tambahan ruang kelas harus terus dilakukan secara periodik.

Sumber dana untuk pembangunan ruang kelas pun perlu diatur. Menurutnya bisa melalui APBD kabupaten atau sumbangan orang tua siswa yang mampu.

Sistem pendanaan tersebut terbilang sebagai bentuk gotong royong dalam pembangunan pendidikan yang merata.

“Nyumbang nya kan bahan bangunan, jadi berupa asset yang diserahterimakan kepada sekolah. Karena itu, tidak ada pelanggaran. Kalau melalui APBD ya pemerintah langsung membangun,” ujar Dedi menjelaskan.

Penulis: Haryanto
Editor: Yudha Maulana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help