PPDB SMP

Kadisdik Kota Bandung Minta Orang Tua Tidak Risau dalam Menyekolahkan Anak-anaknya, Ini Alasannya

Kota Bandung, Elih Sudiapermana menilai kekecewaan yang dialami orang tua yang mendaftarkan anaknya ke SMP tahun 2018, sebagai sesuatu yang lumrah

Kadisdik Kota Bandung Minta Orang Tua Tidak Risau dalam Menyekolahkan Anak-anaknya, Ini Alasannya
Dokumentasi/Tribun Jabar
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bandung Elih Sudiapermana 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Elih Sudiapermana menilai kekecewaan yang dialami para orang tua calon peserta didik terkait penerapan sistem jalur zonasi dalam penyelenggaraan PPDB jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2018, sebagai sesuatu yang lumrah.

Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya jumlah daya tampung untuk SMP Negeri di Kota Bandung yang sebanding dengan jumlah lulusan dari sekolah dasar. Maka dari itu tentunya akan ada siswa yang terpaksa melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.

Kopassus Ditugaskan Bebaskan Sandera, Letkol Sintong Kelabui Pasukannya Sendiri Demi Kesuksesan Misi

Siapa Sebenarnya Beny, Asisten Pribadi Hotman Paris, Sampai Dihadiahkan Mercedez Benz?

"Daya tampung SMP negeri tahun ini 16.760 siswa, untuk 245 SMP, dengan rincian 57 SMP negeri dan 163 SMP swasta, sedangkan jumlah total lulusan USBN SD sebanyak 39.680 siswa dari 464 penyelenggara, maka akan ada anak yang tidak diterima di negeri, masuk swasta. Tapi para orang tua tidak perlu kecewa berlebihan, karena saat ini baik sekolah negeri maupun swasta sama-sama mendapat perhatian dan bantuan dari Pemerintah Kota Bandung," ujarnya saat di temui di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani, Bandung, Senin (9/7/2018).

Elih mengatakan, penerapan sistem zonasi bukanlah aturan kebijakan pemerintah daerah, melainkan hasil kebijakan nasional pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang ditetapkan oleh Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Maka dari itu, pihaknya hanyalah bertugas untuk menjalankan ketetapan aturan tersebut, dan direalisasikan penyesuaiannya di tingkat lokal, termasuk penerapan penilaian hasil ujian langsung di lima sekolah yang jauh dari permukiman penduduk serta sekolah yang berada di perbatasan.


"Sebernarnya sistem zonasi dari pemerintah pusat itu, sudah kami modifikasi, dimana aturan dalam Permendikbud sistem zonasi itu ditetapkan 90 persen di setiap sekolah. Tapi kami memahami kondisi adanya sekolah yang jauh dari permukiman warga, sehingga penilaian penerimaannya zonasi 40 dan berbasis pada hasil nilai ujian, seperti di SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 14, dan SMPN 44 Bandung," ucapnya.

Disinggung terkait data alamat yang tertera dalam laman online PPDB hanya mencantumkan nama wilayah kelurahan dan kecamatan saja dari calon peserta didik, menurutnya, bila diperhatikan dengan seksama dalam laman tersebut terdapat tanda detail yang dapat di-klik untuk memuat identitas lengkap pendaftar, termasuk adanya ukuran kordinat dari jarak rumah ke sekolah yang dituju.

"Penetapan jarak koordinat dari rumah ke sekolah itu kan atas persetujuan panitia PPDB sekolah bersama orang tua siswa. Jadi sebelum di tetapkan, panitia dan orang tua melihat bersama-sama di layar monitor komputer, untuk memastikan penetapan jarak sesuai dengan rumah dari calon peserta didik, dan itu pasti berbeda bila titik bergeser dengan rumah yang lain, meskipun bersebelahan karena itu teknologi," ucapnya.


Kesepakatan itu, lanjut Elih telah tertera dalam surat persetujuan orang tua calon peserta didik yang disedikan panitia PPDB di sekolah, yang kemudian di lembar tersebut tandatangani oleh orang tua yang bersangkutan.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar para orang tua tidak perlu risau untuk dapat menyekolahnya anak-anaknya di sekolah negeri maupun swasta, karena saat ini pemerintah terus berupaya untuk meratakan kualitas pendidikan di setiap sekolah.

"Untuk orang tua siswa silahkan memilih sekolah yang dirasa cocok untuk melanjutkan pendidikan, juga untuk keluarga yang berasal dari golongan tidak mampu, jangan risau, karena Pemkot Bandung telah menyediakan anggaran bantuan pendidikan bagi mereka yang rawan melanjutkan pendidikan, walaupun harus membayar di swasta," katanya.

Sebelumnya, Disdik Kota Bandung telah membuka posko layanan bagi masyarakat yang masih bingung terkait sistem informasi juga melakukan pengaduan dalam PPDB 2018, untuk dapat mendatangi sub PPID di tiap sekolah atau PPID Disdik Kota Bandung agar dapat diselesaikan, dan diharapkan pelaksanaan proses tersebut dapat berjalan baik. (*)

Penulis: Cipta Permana
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help