Apdesi Kabupaten Bandung: Kades yang Berniat Nyaleg Belum Mengundurkan Diri

Namun sejauh ini Hilman mengaku belum ada kades yang mengundurkan diri karena akan nyaleg.

Apdesi Kabupaten Bandung: Kades yang Berniat Nyaleg Belum Mengundurkan Diri
DOKUMENTASI TRIBUN MANADO
Illustrasi caleg 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Bandung, mengatakan ada sekitar 30 lebih kepala desa di Kabupaten Bandung yang berniat mencalonkan diri di pemilihan legislatif 2019 nanti.

Sejauh ini Apdesi belum mendapatkan surat pengunduran diri dari kepala desa yang berniat nyaleg.

Sekretaris Apdesi Kabupaten Bandung, Hilman Yusuf saat dihubungi menuturkan sejauh ini sudah ada 30 lebih kepala desa di Kabupaten Bandung yang menyatakan akan mengikuti pemilihan legislatif 2019 nanti.

"Insya Allah cukup banyak, sekitar 30 lebih mungkin dari 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung. Mereka sudah koordinasi dengan Apdesi dan kami juga sudah menggelar rapat terkait hal ini," katanya saat dihubungi Tribun Jabar.

Dikatakan Hilman, rata-rata para kades ini akan mencalonkan dirinya di DPRD Kabupaten Bandung dan dua orang kades akan mencalonkan diri ke DPRD Provinsi Jabar.

Namun sejauh ini Hilman mengaku belum ada kades yang mengundurkan diri karena akan nyaleg.

Di antaranya Kades Ciapus Kecamatan Banjaran yang akan mendaftar melalui parpol Gerindra, Kades Ciburial Kecamatan Cimenyan melalui parpol Golkar dan Kades Pamekaran Kecamatan Soreang dari PAN.

"Sejauh ini selama itu jelas peraturannya kenapa tidak (untuk mengundurkan diri). Tapi sejauh ini belum ada yang mengundurkan diri," katanya.

Menurut Hilman, para kades yang mencalonkan diri ini adalah mereka yang sudah dua periode menjadi kades.

Selain karena sudah dua periode menjadi kades di daerahnya, para kades ini juga ingin meniti karir politiknya di kancah DPRD.

"Tapi secara umum mereka melihat ada hal-hal yang memang perlu juga legislatif Kabupaten Bandung bekerja lebih optimal lagi. Yang selama ini relatif kurang optimal salah satu contoh Perda pemilihan BPD pun sampai saat ini tidak ada perbupnya terus pakai juknis," katanya. 

Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved